25.6 C
Jakarta

BI Awasi Penggunaan Mata Uang Virtual Di Bali

Must read

KARSA Turi Dukung Kustini – Danang pada Pilkada Sleman 2020

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sekitar 50 ibu-ibu dari Desa Wisata Pulesari Wonokerto Turi yang tergabung dalam kelompok KARSA menyatakan dukungannya pada pasangan calon bupati/wakil bupati...

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

DENPASAR, MENARA62.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan memperketat pengawasan mata uang virtual di daerah setempat setelah sebelumnya diidentifikasi sekitar 44 jenis usaha menggunakan alat pembayaran ilegal itu.

“Kami akan tetap mengawasi dan menyisir lokasi lainnya,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana di Denpasar, seperti dikutip dari Antara, Minggu (04/02).

Menurut Causa, pihaknya menyiapkan tim yang terjun ke lapangan memastikan keberadaan mata uang virtual itu dapat diminimalisasi.

Selain itu, ia juga memantau perkembangan di media sosial dan situs dalam jaringan karena transaksi mata uang digital itu digunakan di media tersebut, termasuk menerima informasi dari masyarakat apabila menemukan praktik ilegal tersebut.

Sebelumnya, lanjut dia, tim dari bank sentral itu mengidentifikasi sekitar 44 jenis usaha di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata di Bali memanfaatkan mata uang virtual jenis “bitcoin” dalam transaksi mereka.

Dari 44 usaha itu, sebagian besar mengaku telah menghentikan sistem pembayaran ilegal tersebut.

Sedangkan dua usaha lain yakni kafe di Ubud, kata dia, setelah didatangi tim terkait mengaku sudah tidak lagi menggunakan bitcoin.

“Mereka sudah mematuhi larangan Bank Indonesia,” imbuh pria yang akrab disapa CIK itu.

Kini, bank sentral itu sudah mendata jenis usaha tersebut termasuk latar belakang dan identitas pemilik usaha untuk dapat diantisipasi apabila tercium kembali melakukan hal serupa.

BI menilai mata uang virtual berisiko dan sarat spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat dasar dari harga mata uang serta nilai perdagangan yang fluktuatif.

Akibatnya, rentan terhadap risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Bitcoin, kata dia, merupakan satu dari lima besar mata uang virtual di dunia seperti ethereum, ripple, bitcoin cash dan cardano dari total jumlahnya mencapai sekitar 1.300 mata uang digital.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

KARSA Turi Dukung Kustini – Danang pada Pilkada Sleman 2020

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sekitar 50 ibu-ibu dari Desa Wisata Pulesari Wonokerto Turi yang tergabung dalam kelompok KARSA menyatakan dukungannya pada pasangan calon bupati/wakil bupati...

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

Outlook 2021, HIPMI Nilai UU Cipta Kerja Bawa Indonesia keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda...