33.8 C
Jakarta

Kesantunan dalam Mengkritik Pemerintah, Perlu Dijaga

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM — Kesantunan dalam mengkritik pemerintah, perlu dijaga. Semua elemen bangsa, perlu menjaga kondisi politik nasional agar kondusif, tertutama pasca kritikan yang dilakukan oleh Ketua BEM Universitas Indonesia Zaadit Taqwa, yang mengacungkan buku kuning sambil meniup peluit, di saat Presiden Jokowi menghadiri Dies Natalis UI.

Hal ini disampaikan Defy Indiyanto Budiarto, tokoh muda Muhammadiyah di Jakarta, Ahad  [4/2/2018]. Ia menilai, isu itu telah dijadikan ajang permainan elit politik, sehingga memanaskan situasi perpolitikan di dalam negeri. Hal ini dapat di buktikan dalam hitungan jam, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, membuat komentar Kejadian di UI itu sebagai dagangan politik, bahkan mengeluarkan kartu merah.

‘Saya yakin apa yang dilakukan oleh ketua BEM UI saat mengeluarkan Buku berwarna kuning spontanitas dan murni untk mengingatkan pemerintah dan ini wajar dalam berdemokrasi,tindakan paspampres dalam mengamkan juga sangat santun, namun ada yang terungkap di dalam beberapa tuntutannya, terutama soal kejadian kasus di Asmat, kondisi di Asmat sudah mendapat penanganan yang sangat baik dari pemerintah pusat saat ini,’ ujarnya.

Mungkin ajakan presiden kepada ketua BEM UI untuk meninjau “Asmat” bisa di ikuti, sehingga melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang terjadi di sana saat ini. Menurut Defy, yang perlu di awasi dan dikritisi adalah kebijakan pemerintah daerah. ‘Kemana saja Bupati dan wakil Bupati selama ini?. Kemana anggaran daerah yANg begitu besar untuk kesejahteraan masyarakat?’ ujarnya.

Ia melihat, beberapa komentar yang dikeluarkan oleh beberapa elite politik tersebut sudah seperti provokatif untuk menjatuhkan kredibilitas dan menghilangkan kecintaan rakyat kepada Presiden Jokowi. Tindakan seperti ini, tidak menunjukan dari nilai nilai luhur bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang menjunjung sopan santun dan saling menghargai serta menggunakan etika bila berbicara.

Karena itu, ia menghimbau dan mengajak politisi dan tokoh bangsa, untuk menghentikan politisasi terhadap kasus kartu kuning tersebut. ‘Gunakanlah politik santun dan beretika dalam mengkritik, karena bila politik provokatif seperti ini terus dilakukan, akan menjadikan situasi bernegara tidak sehat dan menimbulkan kekisruhan di tengah tengah rakyat, ini yang tidak baik,’ ujarnya.

Ia mengajak, semua komponn bangsa untuk bangun bangsa dan negeri yang kita cintai ini, sebab pembangunan negeri ini, tidak bisa hanya kita serahkan kepada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. ‘Minimal tanggung jawab moral terutama para tokoh tokoh bangsa baik yang aktif sebagai politisi maupun tokoh agama dan LSM. Karena kita yakin semua tokoh tokoh tersebut mempunyai niat suci untuk bersama membangun negeri ini, hanya caranya saja berbeda, kita jadikan perbedaan ini sebagai modal pembangunan,’ ujar Defy.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!