SOLO, MENARA62.COM — Pertumbuhan penduduk perkotaan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan lahan, lapangan pekerjaan, lingkungan, hingga kualitas hidup masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut, pembangunan smart city dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mengelola perkembangan kota secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Kaprodi Pendidikan Profesi Arsitek Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) https://www.ums.ac.id/, Dr. Ar. Ir. Qomarun, ASEAN Eng., IAI, IPM., M.M., mengatakan urbanisasi tidak sekadar ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.
“Menurut arsitektur, transformasi kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan atau perubahan profesi mayoritas masyarakat yang awalnya fokus bekerja pada sektor persawahan menjadi fokus kepada sektor jasa atau industri, dapat juga dinamakan sebagai proses urbanisasi,” jelas Qomarun, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang tidak dapat dihindari. Pertumbuhan penduduk perkotaan pun menuntut adanya perencanaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Qomarun menyebut sekitar separuh dari populasi dunia kini tinggal di kawasan perkotaan. Di Indonesia, terdapat sekitar 500 kawasan perkotaan, sementara pada 2045 diproyeksikan sekitar 75 persen kawasan perdesaan akan berubah menjadi kawasan perkotaan.
Kota Berkelanjutan Hadapi Krisis Lingkungan
Perkembangan urbanisasi kemudian melahirkan gagasan mengenai kota berkelanjutan. Namun, Qomarun menilai pembangunan perkotaan menghadapi paradoks karena pertumbuhan gedung dan aktivitas ekonomi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.
Menurutnya, eksploitasi sumber daya dan tingginya emisi dari bangunan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kota.
“Banyak yang mengatakan rencana pembangunan kota berkelanjutan sebuah proyek yang mulia, tetapi kondisi perkotaan mengalami krisis lingkungan sehat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, gagasan pembangunan berkelanjutan sebelumnya pernah diwujudkan melalui Agenda 21 yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, agenda tersebut kemudian berkembang menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 tujuan pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dan tata ruang.
Tiga Tahap Menuju Smart City
Qomarun menyebut pembangunan kota menuju Indonesia Emas perlu dilakukan secara bertahap. Ia membaginya dalam tiga tahapan utama, yakni pembangunan kota hijau, livable city atau kota layak huni, dan pada tahap puncak menuju smart city.
“Ada tiga tahap, pertama pembangunan kota hijau. Kedua, livable city atau kota layak huni, dan ketiga, puncaknya pada pembangunan smart city,” jelasnya.
Menurut Qomarun, konsep smart city tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi digital. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah parameter yang berkaitan dengan tata kelola dan kualitas kehidupan masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi smart government, smart people, smart infrastructure, dan smart ecology.
Ia juga mengapresiasi capaian Jakarta, Medan, dan Makassar yang masuk dalam 100 besar kota pintar dunia berdasarkan penilaian International Institute for Management Development (IMD).
Arsitek dan Kampus Punya Peran Strategis
Transformasi digital, menurut Qomarun, turut membuka peluang bagi arsitek untuk mengembangkan perencanaan perkotaan berbasis data dan teknologi.
Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kota. Karena itu, literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat tidak tertinggal dalam proses transformasi perkotaan.
“Ketangkasan dalam menggunakan kecanggihan teknologi menjadi kontribusi fundamental dalam membangun smart city,” ujarnya.
Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan kota masa depan.
Qomarun menilai pembelajaran arsitektur perlu semakin dekat dengan persoalan nyata di lapangan. Mahasiswa tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi perlu dilatih menghadapi persoalan perkotaan yang dinamis.
“Dengan memberikan kuliah berbasis kasus nyata, sehingga akan mencetak para arsitek yang berkompeten dalam menghadapi tantangan yang dinamis,” pungkasnya.
Menurutnya, penerapan smart city berbasis digital pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya perkotaan. Pada saat yang sama, pembangunan juga perlu diarahkan agar tidak merusak ekosistem alam.
Dengan demikian, smart city bukan semata tentang kota yang semakin digital, melainkan bagaimana teknologi, manusia, infrastruktur, tata kelola, dan lingkungan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan kota yang lebih layak huni dan berkelanjutan. (*)
