25 C
Jakarta

FGD Seri ke-3 Badan Pengkajian MPR RI Bahas Pembentukan PPHN

Baca Juga:

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-71)

# Sayang, Khawatir atau Keduanya Mendung menggantung akut di langit. Diprediksi hujan akan deras. Membasahi bumi. Benar juga. Sore itu habis Ashar, air bagai dimuntahkan...

PPKM Level 3 Selama Nataru Dibatalkan, Sleman Lakukan Penyesuaian

SLEMAN, MENARA62.COM - Rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada momen natal dan tahun baru (Nataru) batal diterapkan. Pembatalan kebijakan level...

Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional, GATF Hybrid 2021 Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket Hingga 80%

JAKARTA, MENARA62.COM - Dengan dukungan penuh oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), maskapai nasional, Garuda Indonesia, kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair...

Rapat Bamus DPR: Cegah Omicron, Tunda Rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Anggota DPR 

JAKARTA, MENARA62.COM - DPR RI memutuskan untuk menunda seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPR RI. Keputusan diambil sebagai upaya untuk...

JAKARTA, MENARA62.COM – Badan Pengkajian MPR RI gelar Focus Group Discussion (FGD) seri ke-3, Ahad (14/11/2021). Kegiatan tersebut dihadiri Guru Besar dan mantan ketua program pasca sarjana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Satya Arianto, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Dr. Fitra Asril dan perwakilan dari Fraksi PDI-Perjuangan serta Fraksi Gerindra. FGD dipimpin Benny K. Harman Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat.

FGD tersebut membahas soal perumusan PPHN bidang hukum dan keamanan dan sistem pembangunan hukum Indonesia. Ada beberapa rumusan masalah didalamnya yaitu apakah terjadinya kekacauan hukum yang terjadi saat ini akibat tidak adanya GBHN dan apakah benar perlu diadakan kembali GBHN atau dengan nama lain PPHN.

Edwin Pratama Putra SH selaku DPD/MPR RI Dapil Riau yang ikut dalam forum diskusi tersebut menyampaikan banyak hal yang harus dijawab dalam membentuk PPHN, mulai dari bentuk hukum dan bagaimana cara membentuknya. “Ada hal-hal ideal ketika PPHN berlaku, namun belum tentu formula PPHN dapat dilaksanakan secara ideal pula ketika ada pergantian Presiden. Setiap Presiden memiliki pendekatan kepemimpinan yang berbeda. Hal ini mempunyai konsekuensi ketika Presiden gagal melaksanakan PPHN. Di samping itu, ada tantangan lain pada komposisi politik nasional,” ujarnya

Senator muda tersebut berharap, PPHN ada bukan sekedar hukum normatif. Tetapi lebih dari itu, sebuah pembangunan hukum yang memberikan dampak kesejahteraan serta menghadikan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-71)

# Sayang, Khawatir atau Keduanya Mendung menggantung akut di langit. Diprediksi hujan akan deras. Membasahi bumi. Benar juga. Sore itu habis Ashar, air bagai dimuntahkan...

PPKM Level 3 Selama Nataru Dibatalkan, Sleman Lakukan Penyesuaian

SLEMAN, MENARA62.COM - Rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada momen natal dan tahun baru (Nataru) batal diterapkan. Pembatalan kebijakan level...

Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional, GATF Hybrid 2021 Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket Hingga 80%

JAKARTA, MENARA62.COM - Dengan dukungan penuh oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), maskapai nasional, Garuda Indonesia, kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair...

Rapat Bamus DPR: Cegah Omicron, Tunda Rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Anggota DPR 

JAKARTA, MENARA62.COM - DPR RI memutuskan untuk menunda seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPR RI. Keputusan diambil sebagai upaya untuk...

Instruksi Presiden Jokowi: Percepat Perbaikan Infrastruktur Rusak dan Relokasi Warga Korban Bencana Gunung Semeru

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak bencana alam erupsi Gunung...