JAKARTA, MENARA62.COM — Pembahasan RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas) perlu mengatur kembali tata kelola Pertamina agar terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurut Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), integrasi tersebut dapat menyederhanakan rantai bisnis sekaligus membuka ruang efisiensi biaya BBM.
Konsep FSPPB menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional yang mengelola rantai migas secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan di kilang, transportasi, penyimpanan hingga distribusi kepada konsumen.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan integrasi diperlukan karena struktur holding-subholding membuat rantai bisnis Pertamina semakin kompleks.
“Model holding-subholding yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu terbukti tidak efektif dan tidak efisien,” kata Arie. Ia menyebut biaya operasional, duplikasi fungsi, transfer pricing, dan irisan bisnis sebagai persoalan yang perlu diatasi.
Menurut FSPPB, sejumlah proses dapat disederhanakan jika Pertamina kembali terintegrasi. Di antaranya transaksi antarbadan usaha, administrasi pengadaan, koordinasi pengangkutan, serta fungsi yang beririsan antara entitas dalam rantai hulu-hilir. Rantai tersebut mencakup enam bagian utama, yakni hulu, kilang, transportasi, storage, distribusi, dan penyaluran kepada masyarakat. Dalam konsep FSPPB, masing-masing mata rantai tersebut dikelola sebagai satu ekosistem untuk meningkatkan efisiensi operasi dan menekan biaya penyediaan BBM.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga menyampaikan bahwa penyatuan fungsi kilang, perkapalan dan pemasaran dalam satu atap dapat membuat operasi hilir lebih sederhana. Menurut Komaidi, koordinasi yang sebelumnya membutuhkan proses antarentitas, termasuk pengisian formulir atau kontrak, dapat dilakukan lebih langsung setelah integrasi.
Contohnya, kebutuhan pengangkutan minyak dapat dikoordinasikan langsung antara fungsi pemasaran dan perkapalan dalam satu sistem. Demikian pula pengaturan pasokan BBM dapat dilakukan dengan menghubungkan kebutuhan wilayah, sumber pasokan, kilang, dan distribusi tanpa rantai koordinasi yang panjang.
“Integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya,” katanya.
Dalam simulasi FSPPB mengenai struktur biaya BBM, biaya crude dihitung sekitar Rp566 per liter, pengolahan Rp1.486, serta logistik, distribusi, perkapalan dan pemasaran Rp1.500. Total sebelum pajak dan pungutan sekitar Rp3.552 per liter. Setelah ditambah pajak dan pungutan sekitar Rp853, total simulasi mencapai Rp4.405 per liter atau sekitar Rp4.400 per liter.
Kendati baru angka simulasi, namun struktur biayanya menunjukkan ada titik-titik yang dapat dihilangkan, berapa fungsi yang tidak perlu digandakan, biaya pengadaan dan koordinasi dapat ditekan, serta efisiensi transportasi, storage dan distribusi. Syaratnya jelas, seluruh rantai berada dalam satu sistem. Arie mengatakan reintegrasi tersebut merupakan tujuan yang lebih besar dibanding sekadar menggabungkan beberapa anak usaha di sektor hilir.
“Penggabungan hilir merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan kami tetap pada reintegrasi total Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujar Arie. (*)
 perlu mengatur kembali tata kelola Pertamina agar terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurut){kind=link}