30.7 C
Jakarta

Kementerian LHK Perangi Penggunaan Merkuri

Baca Juga:

YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK) memerangi penggunaan merkuri pada pertambangan emas. Ada dua cara yang dilakukan yaitu penggunaan teknologi tepat guna dan pengalihan profesi para petambang emas ilegal.

Demikian diungkapkan Wakil Menteri KLHK, Dr Alue Dohong kepada wartawan di sela-sela ‘Webinar Internasional Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal’ di Yogyakarta, Jumat (18/6/2021). Webinar ini diselenggarakan kerjasama Kementerian LHK dan Kementeria Luar Negeri.

Dijelaskan Alue Dohong, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah lokasi penambangan ilegal untuk komoditas mineral sebanyak 2.645 lokasi, di mana lebih dari 85%-nya adalah tambang emas ilegal. Di sisi lain, estimasi jumlah penggunaan merkuri di lokasi mencapai 6,2 – 85,63 kg hg/tahun 13,94 –192,53 ton/tahun.

“Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan,” kata Alue Dohong yang didampingi Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3).

Untuk mengurangi penggunaan merkuri, Kementerian LHK telah melatih para penambang emas menggunakan tenologi tepat guna yaitu pengendapan dan penggunaan sianida. Penggunaan teknologi yang dirancang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan keuntungan bagi petambang emas karena lebih efisien dibandingan menggunakan merkuri.

“Ada delapan lokasi pertambangan emas yang dilatih menggunakan teknologi tepat guna ini. Ini merupakan pertambangan emas yang legal, ada di Kulonprogo Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Riau,” kata Alue Dohong.

Sedangkan pertambangan emas ilegal dilakukan penutupan dan para petambang dilatih untuk menjadi petani. “Kita menutup tambang emas, tetapi juga memberi solusi dengan alih profesi sebagai petani,” katanya.

Sementara ‘Webinar Internasional Memerangi Perdagangan Merkuri Ilegal’ dilaksanakan secara hybrid (Daring dan tatap muka). Peserta seluruh pemangku kepentingan terkait isu perdagangan ilegal merkuri. Di antaranya, negara-negara pihak Konvensi Minamata, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Akademisi, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, dan publik lainnya.

Narasumber dari dalam negeri antara lain Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemenlu, Direktur Jenderal PSLB3 KLHK. Sedangkan narasumber dari luar Indonesia di antaranya, perwakilan dari Burkina Faso, Meksiko, Singapura, Filipina, Sekretariat Konvensi Minamata, serta representatif dari United Nations Environment Programme (UNEP) dan Global Opportunities for Long-term Development-Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia Artisanal and Small scale Gold Mining Project Indonesia (GOLD-ISMIA) United Nations Development Programme (UNDP).

Meningkatnya penggunaan merkuri secara ekstensif, terutama di kegiatan penambang emas skala kecil (PESK), telah menjadi perhatian serius di antara negara pihak mengenai meningkatnya perdagangan illegal merkuri. Sehingga perlu ada sesuatu yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk mengatasi ini secara global. Juga perlu penguatan kesadaran dan komitmen global melalui kerjasama dalam memerangi perdagangan ilegal merkuri, baik dari segi pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Komitmen memperkuat kerjasama yang telah dijalin di bawah Konvensi Minamata akan mengirimkan sinyal positif kepada dunia bahwa Konvensi Minamata bersifat adaptif dalam menjawab tantangan global. Indonesia akan menjadi tuan rumah The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP 4) Konvensi Minamata di Bali, bulan November 2021 mendatang.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!