JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak kalangan perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mendukung proses restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Mensesneg mengatakan bahwa berbagai paparan yang disampaikan para narasumber sepanjang kegiatan KSTI bertujuan memberikan gambaran kepada para akademisi, khususnya guru besar dan dekan dari bidang ekonomi, agar turut memberikan masukan dalam mempercepat transformasi BUMN.
“Perguruan tinggi diharapkan ikut bersama-sama memberikan masukan, ilmunya, serta kajiannya untuk mempercepat proses restrukturisasi BUMN kita,” ujarnya.
Menurut Mensesneg, pemerintah meyakini bahwa hasil kajian yang dihasilkan perguruan tinggi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan lembaga konsultan profesional. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dinilai penting dalam menghasilkan solusi yang lebih tajam dan berbasis penelitian.
Ia menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah tengah melakukan efisiensi terhadap struktur BUMN. Dari sekitar 1.077 BUMN, hingga saat ini sekitar 240 perusahaan telah digabungkan (merger) atau disederhanakan sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
Langkah tersebut, kata Mensesneg, telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Dana hasil penghematan itu diharapkan dapat dialihkan untuk memperkuat BUMN yang masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi permodalan maupun tata kelola manajemen.
“Nilai penghematan tersebut cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat BUMN yang memang masih memerlukan restrukturisasi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan bahwa rangkaian KSTI 2026 menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga strategis. Sejak pagi, peserta memperoleh paparan dari Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), CEO Danantara Rosan, CTO Danantara sekaligus Direktur Utama PT Pindad, Prof. Sigit, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Doni.
Ia menambahkan bahwa agenda forum akan berlanjut dengan Sarasehan Kebangsaan yang membahas sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis nasional. Menurutnya, pengembangan sektor tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang kelautan, perikanan, dan perkapalan.
Selain membahas restrukturisasi BUMN, Mensesneg juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendanaan riset nasional. Ia membantah anggapan bahwa anggaran penelitian mengalami pengurangan. Sebaliknya, pemerintah justru menambah alokasi dana riset agar hasil penelitian semakin berdampak bagi masyarakat.
Setyo mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) tengah mengintegrasikan berbagai program penelitian ke dalam satu orkestrasi nasional. Langkah tersebut bertujuan agar penelitian lebih terarah dan berfokus pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Selama ini banyak penelitian yang tidak sampai pada tahap implementasi. Ke depan, penelitian akan diarahkan agar lebih aplikatif dan memberikan dampak langsung,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Mensesneg, telah menambah anggaran riset sebesar sekitar Rp4 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan batas akhir karena pemerintah siap menambah dukungan pendanaan apabila terdapat penelitian yang dinilai strategis dan membutuhkan pembiayaan lebih besar.
Untuk tahun anggaran mendatang, Mensesneg memastikan alokasi dana penelitian tidak akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia optimistis peningkatan anggaran riset akan terus dilakukan seiring pertumbuhan kapasitas fiskal pemerintah guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional
