31.5 C
Jakarta

Muhadjir: Merdeka Belajar harus Dibarengi Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer

Must read

Perpres Investasi Miras Dicabut, MUI Tunggu Salinan Tertulisnya

JAKARTA, MENARA62.COM  - Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis...

PPG FKIP UMS Jalani Asesmen Akreditasi untuk Pertama Kalinya Secara Online

    PABELAN, MENARA62.COM-Program Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS) menjalani asesmen lapangan secara online pada Jumat-Sabtu (26-27/2/21). Asesmen...

Kajian Bulanan UMS: Prof Din Syamsudin Sampaikan 7 Aspek Islam Wasathiah. Begini Penjelasannya

  PABELAN, MENARA62.COM-Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015 , Prof. Din Syamsudin kembali menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada Kamis (25/2/21). Kali...

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mendukung kebijakan pembangunan Merdeka Belajar yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. Dengan kebijakan ini diharapkan guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar, bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini.

“Saya sangat mendukung. Sudah sewajarnya menteri yang baru membenahi kebijakan yang sudah ada karena memang perubahan itu penting,” kata Muhadjir saat memberikan sambutan pada acara rapat koordinasi kepala dinas pendidikan dan kepala lembaga penjamin mutu pendidikan seluruh Indonesia, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya tidak ada satu pun kebijakan yang sifatnya betul semua. Harus selalu ada perubahan menuju arah yang lebih baik.

Muhadjir mengatakan konsep Merdeka Belajar yang memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merencanakan pengajaran merupakan hal yang patut diapresiasi. Tetapi sebelum guru dimerdekakan, tentu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru terutama guru-guru honorer.

“Saya kira persoalan guru honorer harus segera diselesaikan, karena mereka akan yang sudah mengabdikan diri 15 tahun bahkan lebih dengan kondisi upah yang minim,” katanya.

Muhadjir bertekad untuk menyelesaikan persoalan guru honerer tersebut. Salah satu upayanya adalah meminta kepastian dari Kementerian Keuangan terkaik pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) dan memastikan bahwa dana tersebut untuk fungsi pendidikan.

“Dana transfer daerah yang ada klausalnya diperkirakan untuk pendidikan, harus dipastikan memang untuk pendidikan yakni membayar gaji guru honorer,” tegasnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Perpres Investasi Miras Dicabut, MUI Tunggu Salinan Tertulisnya

JAKARTA, MENARA62.COM  - Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis...

PPG FKIP UMS Jalani Asesmen Akreditasi untuk Pertama Kalinya Secara Online

    PABELAN, MENARA62.COM-Program Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS) menjalani asesmen lapangan secara online pada Jumat-Sabtu (26-27/2/21). Asesmen...

Kajian Bulanan UMS: Prof Din Syamsudin Sampaikan 7 Aspek Islam Wasathiah. Begini Penjelasannya

  PABELAN, MENARA62.COM-Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015 , Prof. Din Syamsudin kembali menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada Kamis (25/2/21). Kali...

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

DJSN Yakin BPJAMSOSTEK Mampu Wujudkan Jaminan Sosial yang Berkualitas

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi...