JAKARTA, MENARA62.COM – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB total, menurut Politisi PKS Anis Byarwati justru sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/9/2020). Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik. Sehingga, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.
Tetapi keputusan Gubernur DKI Jakarta menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk pemilik perusahaan Djarum yang mengirim surat keberatan kepada Presiden. Isi surat tersebut intinya adalah tidak setuju dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang mengambil kebijakan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020.
Menurut Anis Byarwati aksi yang dilakukan pemilik perusahaan Djarum tersebut merupakan haknya sebagai warga negara. Ia mengajak masyarakat untuk menunggu bagaimana sikap yang akan diambil Presiden Jokowi.
“Mestinya kita mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta karena sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Apalagi Jakarta adalah ibukota yang merupakan barometer nasional,” ungkap Anis dalam siaran persnya, Selasa (15/9/2020).
Terkait dengan pengaruh PSBB pada roda perekonomian, Anis menegaskan bahwa kebijakan PSBB itu dipastikan akan memengaruhi roda perekonomian Ibu Kota.
“Namun, dalam pertimbangan saya, nilai nyawa warga jauh lebih berharga,” katanya.
Anis menambahkan bahwa ekonomi bisa dipulihkan, namun orang mati tidak bisa dihidupkan. “Tidak ada ekonomi jika tidak ada orang,” sambungnya.
Ia menilai jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.
Anis memandang bahwa sekarang ini semestinya semua pihak mau bergandengan tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. “Semua kita harus bersatu dan mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini,” tegasnya.
Adapun terkait surat yang diterima presiden, Anis berpandangan bahwa seorang pemimpin tentu harus menghargai setiap masukan yang ada. Namun tidak semua masukan harus diterima. Itu sebabnya pemimpin harus punya kedalaman pengetahuan, juga harus punya data yang akurat untuk mengambil keputusan. Dengan kedalaman pengetahuan dan data yang akurat, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat.
“Bukan pemimpin namanya kalau sedikit ada masukan terus berubah,” ucapnya memberi penekanan.
