JAKARTA – Akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik berdampak positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial suatu negara. Karena itu, pengetahuan tentang administrasi publik harus terus menerus dimutakhirkan.
“Studi di sejumlah negara seperti Malaysia, India dan Korea Selatan, administrasi pub;ik yang akuntabel sangat berperan dalam mewujudkan perekonomian yang baik bagi penduduk,” jelas Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn.
Karena itu sebagai sebagai bagian dari kajian akademik yang sangat penting, terutama bagi akademisi di lingkungan program studi Adminsitrasi Publik, Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri menggelar seminar internasional bertema Accountability on Public Administration and Its Communication, yang berlangsung di Kampus Merah Putih Hang Lekir, Jakarta, Rabu (3/10).
Seminar yang diikuti oleh akademisi dari dalam dan luar negeri tersebut bertujuan untuk memutakhirkan ilmu pengetahuan para dosen terkait Ilmu Administrasi Publik. Para pembicara antara lain Prof. Noor Ajman Abd. Rahman, Ph.D, akademisi Institute for Rural Advancement, Prof. P. P, Balan, Ph.D, Advisor to Royal Government of Bhutan on Local Governance, Expert Committee Member, Ministry of Pachayati Raj for Preparing a Road Map for Strengthening Decentralization in the Union Territories of India dan
Prof. Young-Hoon Ahn, Ph.D, Senior Research Fellow in Korea Research Institute for Local Administration, Professor in Public Policy and Public Administration, National Training Institute for Local Public Officials in Korea.
Seminar juga merupakan realisasi kerjasama antarperguruan tinggi nasional yakni Universitas Binus, Universitas Atmajaya, Universitas Kalbis, Universitas Mercu Buana, dan STIE Bhakti Pembangunan.
Dalam paparannya, Prof. Noor Ajman Abd. Rahman, Ph.D. mengemukakan bahwa di Malaysia, negara bagian (tiga belas negeri dan tiga wilayah federal) mengurus kehidupan masyarakat daerah secara detil. Negara memberikan pelayanan terhdap penduduknya dengan baik dan melingkupi banyak hal.
Sementara di India, dikatakan Prof. P. P, Balan, Ph.D, sekitar 40 persen anggaran belanja negara disediakan untuk pedesaan. Pemerintah India menyelenggarakan lembaga training di pedesaan.
Pun demikian di Korea Selatan. Dalam paparannya, Prof. Young-Hoon Ahn, Ph.D. mengutarakan bahwa pemerintah Korea Selatan memberdayakan potensi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi wilayah.
Dr. Cecep Effendy, M.Sc yang bertindak sebagai moderator mengemukakan bahwa Indonesia melaksanakan program-program pembangunan pedesaan yang menakjubkan, walaupun tanpa gaung internasional. Misalnya Desa Pagersari (program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah desa), Prukades (kluster ekonomi desa), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), dan banyak lagi yang cukup gemilang hasilnya dibandingkan program peningkatan kondisi sosial dan ekonomi di belahan dunia yang lain.
