Tingkatkan Unit Kerja WBK dan WBBM, BPSDMP Bangun Zona Integritas

JAKARTA, MENARA62.COM — Guna membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). BPSDMP menyelenggarakan Webinar bertajuk Benchmarking Poltekpel Malahayati dalam rangka “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020”.

Webinar ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDMP, Sugihardjo, melalui sambungan Zoom online di Jakarta pada Selasa (14/7/2020), kegiatan ini menghadirkan Narasumber yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta, dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jece Julita Piris.

Dalam sambutannya, Kepala BSPDMP, Sugihardjo, mengungkapkan bahwa saat ini dari 27 sekolah, yang ada di lingkungan BPSDMP baru 2 sekolah yang memperoleh predikat WBK pada penilaian tahun lalu yaitu Poltekpel Surabaya dan Poltekpel Malahayati. Tahun ini kita mengusulkan 9 UPT untuk menuju WBK sementara yang sudah WBK diharapkan bisa naik ke WBBM

“Pencanangan ini merupakan bentuk nyata BPSDMP untuk mewujudkan Lembaga pendidikan yang mendukung gerakan Indonesia Maju bebas korupsi,” ungkap Sugihardjo.

Lebih lanjut, Sugihardjo menyampaikan pesan Menteri Perhubungan, bahwa penilaian WBK dan WBBM bukan sekedar lomba, akan tetapi penilaian WBK dan WBBM adalah bagaimana perubahan budaya kerja dan proses kerja menuju lebih baik, serta semangat untuk melayani.

Selain itu, sebagai motivasi menuju WBK dan WBBM, Sugihardjo melanjutkan, bahwa dalam Ketentuan Menpan RB, Unit Kerja yang memiliki predikat WBK grade-nya disetarakan satu tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK, jadi di unit kerja WBK walaupun grade-nya posisi 12 namun Tunjangnya setara grade 13, lalu apabila WBBM disetarakan 2 tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK.

“Hal ini merupakan reward dari negara terhadap unit kerja yang bebas dari Korupsi dan menjadi Birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Sugihardjo.

Namun demikian, ungkap Sugihardjo walaupun saat ini reward tersebut masih belum sepenuhnya bisa diterapkan, ia berharap jajarannya tetap bersemangat dan tetap berkomitmen dalam melayani masyarakat dan bekerja dengan bersih.

“Meskipun hal tersebut, dari sisi administrasi  belum terwujud, saya berharap kita tidak patah semangat. Yang lebih utama adalah kita harus semangat untuk melakukan perubahan budaya kerja, semangat kita sebagai birokrasi bukan sebagai orang yang dilayani atau berkuasa tetapi sebagai abdi negara yang melayani,” ucap Sugihardjo.

Mengakhiri sambutannya, Sugihardjo berpesan, agar jajaranya terus bekerja dengan tulus dan ikhlas, dan menjauhi perilaku yang menuju pada tindakan Korupsi sesuai dengan semagat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Sebagai orang yang beragama tentu kita tahu, kalau kita melakukan pekerjaan bebas dari Korupsi, berarti kita terhindar dari dosa, kalau levelnya naik menjadi bersih dan melayani, bahwa pelayanan yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, sudah naik lagi bukan hanya terhindar dari dosa tapi mendapatkan pahala, ini juga penting untuk kita punya tujuan jangka panjang, termasuk untuk kehidupan sesudah nanti, sehingga menjadi motivasi dimana kita bertugas, selalu memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha,” pesan Sugihardhjo.

Dalam pemamparannya, Capt. Hermanta mengungkapkan bahwa dalam menuju WBK dan WBBM ada 4 komponen besar yang harus dipenuhi oleh UPT, yaitu pertama adalah perubahan Mindset dan Culture, kedua yaitu Inovasi, ketiga proses mekanisme, dan yang keempat adalah pengawasan.

“Yang paling terpenting adalah bahwa WBK dan WBBM bukan hanya melekat pada organisasi tetapi juga harus melekat pada individu yang ada di dalamnya, bahwa tugas pelayanan, integritas, akuntabilitas merupakan tugas pokok kita sebagai ASN,” tutup Capt. Hermanta. (*)