JAKARTA, MENARA62.COM – Akses teknologi internet dan informasi digital telah menjadi kebutuhan hampir semua lapisan masyarakat, termasuk di desa. Karena itu, ciri pembangunan desa maju saat ini di antaranya akses internet dan teknologi digital bagi masyarakat desa.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, menjelaskan tiga ciri desa yang berpotensi untuk menjadi desa maju. Yakni, masih adanya anak muda yang bertahan di desa, SDM yang kreatif dan inovatif, partisipasi warga desa tersebut.
“Saat ini pembangunan desa dan kawasan perdesaan tidak bisa terlepas dari teknologi. Sarana dan prasarana internet merupakan satu cara untuk menguatkan bisnis secara online di kawasan pedesaan,” kata Budi Arie, di Jakarta, Mei 2021.
Tidak hanya itu, Budi Arie juga mengatakan, pentingnya peran infrastruktur telematika di desa. Sebab, menurut dia, sekarang eranya pembangunan harus menjadikan masyarakat desa itu sendiri sebagai pelaku dan penggerak utama dari pertumbuhan kawasan perdesaan.
Dia mengatakan, peran infrastruktur telematika di desa ini memungkinkan kita semua menjadi serba terbuka. Semua bisa membeli di mana pun barang itu berada.
“Layanan internet dibutuhkan untuk mendukung marketplace produk unggulan kawasan perdesaan. Pengembangan potensi produk unggulan di kawasan perdesaan yang berjalan saat ini membutuhkan akses terhadap pasar, Jadi akses ke pasar itu sangat penting untuk menjual produk unggulan sebagai jalan menyejahterakan warga,” kata Wamendes Budi Arie Setiadi.
Karena itu, Kemendes PDTT akan melakukan intervensi kebijakan, intervensi langkah-langkah dan akan terus mendorong pembangunan sarana dan prasarana berbasis digital di kawasan perdesaan.
Intervensi kebijakan, menurutnya, bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan konektivitas internet kawasan perdesaan serta meningkatkan capacity building berupa pelatihan teknis mengembangkan sarana dan prasarana digital/internet.
“Juga untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Jadi, persoalan infrastruktur digital dan juga manajemen logistiknya harus kita pikirkan bersama-sama,” lanjut Budi.
Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi mengatakan model dapat diartikan sebagai sebuah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.
Menurutnya, model merupakan suatu hal yang penting dan menjadi dasar dalam upaya memahami secara mendalam pada kehidupan sehari-hari. Pada tahapan praktis tertentu, Model pembangunan juga dapat dipandang sebagai kesatuan teori, model, strategi dan sistem pengelolaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Berbeda dengan konsep pembangunan tradisional yang umumnya menganalogikan masalah pembangunan dengan “keterbelakangan” (paradigma modernisasi) dan atau “ketergantungan” (pada paradigma dependensia), sains baru melihat masalah itu sebagai akibat dari adanya tatanan yang mengalami stagnasi dan atau terisolasi dari lingkungannya (Amien, 2005).
Berkaitan dengan pembangunan desa, dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
“Kondisi itu sering dialami oleh desa yang mengalami stagnasi dalam pembangunan dan terisolasi dari pusat pembangunan. Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, perlu ada perubahan model dalam melihat lingkungan suatu desa. Hal itu dapat dilakukan perubahan model pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village),” kata Budi Arie.
Berkaitan dengan pengembangan infrastuktur TIK di pedesaan, dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pedesaan.
Misalnya dalam Pasal 86 UU Desa terdapat poin-poin berikut ini:
*Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
*Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
*Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
*Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi menjelaskan model pembangunan pedesaan berbasis internet penting dilakukan di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
“Karena kesediaan informasi merupakan ‘hak asasi’ setiap komponen, karena pada dasarnya komponen tatanan membutuhkan informasi yang akurat serta tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat demi untuk memilih mempertahankan keberlangsungan keberadaannya dan juga untuk meningkatkan kualitas partisipasinya dalam membangun tatanannya,” ujarnya.
Model Pembangunan Desa
Berdasarkan hasil studi literature yang dilakukan bahwa model pembangunan desa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
*Mengembangkan jaringan informasi pedesaan berbasis internet dengan membangun website desa-desa dengan domain desa.id.
*Mendorong desa mandiri teknologi dengan migrasi ke teknologi open source.
*Meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi android.
*Mengelola sumber daya berdasarkan profil desa dengan survei sumber daya dan data geospasial dengan aplikasi lumbung desa.
*Membangun desa dengan interkoneksi sistem dan regulasi yang mendukung desa untuk mengambil inisiatif pembangunan.
*Berkolaborasi dengan Kominfo berserta Relawan TIK
*Berkolaborasi dengan Civitas Akademik (Kampus) yang memiliki Resourses tidak terbatas.
Kemenkominfo Kaji Program Internet Desa
Pemerintah melalui Kemenkominfo tengah melaksanakan kajian program internet desa. Dalam rangka membuka akses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital.
Di mana berapa desa yang selama ini dinilai memiliki progress pembangunan yang baik serta karakteristik masyarakat yang “melek teknologi”
Dalam program internet desa ini, pemerintah menggandeng investor (pengembang jaringan IT). Saat ini investor ini sedang melakukan analisis kelayakan, serta persiapan pembangunan infrastrukturnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, pengembang jaringan IT juga menyediakan aplikasi digital yang mampu mempermudah akses maupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta aplikasi yang dapat menunjang dunia entrepreneur sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa.
Ada beberapa desa yang sudah menyambut dan siap membuka peluang ini. Dengan jalan menyiapkan aset yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan IT-nya.
Desa-desa yang menyambut positif program ini akan dijadikan sebagai desa percontohan. Kemudian baru akan terus dikembangkan serta ditingkatkan ke seluruh desa yang ada.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi (BAKTI) telah membangun puluhan stasiun penguat sinyal (Base Transceiver Station/BTS) di berbagai pelosok termasuk Papua, agar terhubung akses internet. Pada tahap awal, internet diprioritaskan untuk mendukung kelangsungan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang lebih baik.
Pembangunan akses internet di area 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) tersebut sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, untuk membangun dari pinggiran.
Sesuai dengan agenda Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin, Kemenkominfo dan BAKTI menyediakan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia. Membangun dengan Indonesia Sentris mulai dari pinggiran agar setara dengan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan berkah besar bagi bangsa Indonesia.
Meski demikian, upaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua memiliki tantangan yang besar. Karena, kondisi geografis yang sangat beragam dengan sebagian besar masih sulit diakses dengan transportasi.
“Namun, Kemenkominfo punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan Nawacita dengan membangun BTS di pelosok Papua. Daerah pinggiran dan pelosok di Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga seutuhnya dan dibangun. Puncak Jaya ini tengahan (karena berada di tengah Papua) dan kami selalu bekerja untuk adik-adik kita (di Papua) dan masa depan yang lebih baik,” ujar Menteri Johnny.
Bahkan, untuk mewujudkan konektivitas yang sesuai dengan prioritas pemerintah, Kemenkominfo bertekad untuk menjangkau seluruh kabupaten di wilayah Papua dengan jaringan internet berkecepatan tinggi pada 2020. Pihaknya tidak akan menyerah.
“Semua kabupaten di Papua dan Papua Barat ada 41 kabupaten yang akan dibangun jaringan tulang punggung Internet cepat. Ada 31 (daerah kabupaten) yang baru untuk dibangun akses baru internet berkecepatan tinggi. Ini kebijakan keberpihakan dari pemerintah yang Indonesia Sentris,” lanjut Johnny G Plate.
Karena itu Kemenkominfo berharap kepada para bupati di seluruh Indonesia dan seluruh jajarannya untuk memastikan akses internet bisa terwujud. Pada 2021 ini, pemerintah mencanangkan tidak ada desa lagi yang tidak ada BTS-nya dan tidak terjangkau Internet.
Merdeka Internet 2021
Direktur Utama BAKTI, Anang Latif menuturkan, target untuk Merdeka Internet 2021 sudah mulai dilakukan dengan membangun akses telekomunikasi di berbagai daerah terpencil di Tanah Air. Di kawasan perbatasan, BAKTI melalui Program BAKTI Sinyal menyediakan perangkat BTS dengan panel surya agar memudahkan komunikasi antar warga.
“Sementara itu, dalam penyediaan internet, melalui Program BAKTI Aksi atau Akses Internet, kami menyediakan dukungan internet untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik,” ujar Anang.
Sesuai dengan target Kemenkominfo, penyediaan akses internet cepat juga dilakukan melalui penggelaran kabel fiber optik (Palapa Ring) dan satelit (High Throughput Satelite/HIS). Melalui BAKTI Paring (Palapa Ring) dan BAKTI Satria (Satelit Republik Indonesia) dibangun jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi.
Ketersediaan internet berkecepatan tinggi diperuntukkan bagi generasi masa depan Indonesia. Karena itu, akses internet yang memadai perlu disiapkan agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih maju dan lebih baik.
Fokus pemerintah menyiapkan sumber daya manusia. Diprediksikan, ekonomi Indonesia meningkat menjadi dua setengah kali dari sekarang. Oleh karena itu, seluruh program untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan merdeka internet tidak boleh berhenti. Menkominfo juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar membantu untuk memastikan agar akses internet dapat digunakan dengan baik. Dia mencontohkan, di Puncak Jaya yang di wilayahnya ada 32 sekolah dasar (SD), 7 SMP, dan 2 SMA, dan 2 SMK disediakan internet berkecepatannya 10 Mbps.
“Pak Bupati dan para guru nanti tolong jaga anak-anak untuk pastikan adik-adik belajarnya menggunakan internet. Tolong jaga anak-anak kalau buka ponsel baru nantinya agar tidak lari ke mana-mana. Tolong diajari bagaimana menggunakan media sosial dan internet dengan baik,” imbuh Anang Latif.
Sejumlah pemerintah daerah pun mengapresiasi pemerintah pusat yang melalui Kemenkominfo sudah menyediakan akses internet di wilayahnya. Di mana saat ini, pemerintah pusat sudah dapat menunjukkan keseriusannya agar pembangunan berlangsung sampai ke desa dan pelosok. Konsepnya banyak yang luar biasa. Implementasinya sudah sampai ke daerah.
Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Timur
Keseriusan pemerintah menyediakan layanan telekomunikasi hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan perbatasan terlihat di wilayah timur Indonesia. Salah satunya wilayah terluar paling selatan Indonesia, Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejak 2018, layanan telekomunikasi di Rote semakin membaik. Sinyal telepon stabil dan internet menjangkau makin banyak wilayah di Rote.
Ketersediaan layanan telekomunikasi di Rote berkat kerja keras Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yaitu dengan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Timur yang dibangun di Kampung Kolla, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Tahun 2018, Palapa Ring selesai dibangun. Pemanfaatannya untuk membantu ketersediaan internet bagi masyarakat di Rote Ndao
Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.
Palapa Ring yang disebut juga Tol Langit akan menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
Sebanyak 80 persen wilayah Rote Ndao telah tercover internet. Sebanyak 9 dari 10 kecamatan yang ada telah memiliki tower.
Seiring target pemerintah pusat dan provinsi, Dinas Kominfo setempat menargetkan pada 2021 seluruh wilayah di Rote Ndao terjangkau internet, tidak ada blank spot.
Ketersediaan internet mendukung sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan khususnya saat pandemi covid-19.
Sektor Ekonomi
Kehadiran internet di Pulau Rote membantu masyarakat untuk memasarkan hasil kerajinan dan produk lainnya. Terutama pada masa pandemi covid-19, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis.
Dampaknya, Pantai Nemberala sepi kunjungan wisatawan. Padahal, pantai ini dikenal sebagai surga para peselancar. Pantainya merupakan salah satu spot selancar terbaik. Sering disebut Pantai Kuta dari Pulau Rote.
Selain selancar, Desa Nemberala menyimpan kekayaan budaya. Salah satunya, tenun ikat. Kaum perempuan di Desa Nemberala aktif membuat tenun ikat Rote. Sekitar 42 perempuan tergabung dalam Kelompok Tenun Indadela Nemberala yang diketuai Ibu Via.
Mereka memproduksi tenun ikat Rote menggunakan pewarna alam dan pewarna kimia. Harga jual beragam antara Rp700 ribu hingga jutaan rupiah. Harga yang relatif mahal ini karena proses pengerjaan dengan tangan. Untuk menghasilkan selembar kain sarung atau selimut perlu waktu sebulan. Paling cepat tiga minggu.
Sebelum pandemi, kain tenun ikat Rote banyak dibeli turis asing yang mengunjungi Nemberala. Kini, kain tenun dibuat hanya berdasarkan pesanan melalui telepon selular dan aplikasi jual beli.
Desa Nemberala dirancang untuk menjadi pusat promosi tenun ikat Rote. Dengan dukungan internet bukan tidak mungkin tenun ikat Rote akan menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dunia.
Sektor Pendidikan
Internet telah tersedia di SMK Negeri 1 Lobalain, Rote Ndao, NTT. Disebutkan Kepala Sekolah SMKN 1 Lobalain, Kristian Isach, pada akhir 2016, BAKTI Kominfo menyediakan jaringan internet di SMK Negeri 1 Lobalain. Internet digunakan untuk kepentingan ujian nasional berbasis komputer dan akses data.
SMK Negeri 1 Lobalain merupakan sekolah unggulan di kabupaten. Para lulusannya siap bekerja. Saat ini, dua jurusan paling diminati yaitu teknik komputer jaringan dan teknik gambar bangunan. Tersedia fasilitas dua laboratorium komputer dan satu laboratorium teknik gambar bangunan.
Internet mulai stabil sejak 2019, sudah masuk 4G. Diharapkan jaringan di Rote semakin bagus agar siswa lebih mudah belajar.
Sektor Kesehatan
Layanan kesehatan di wilayah pelosok sangat terbantu ketersediaan internet. Puskemas Batutua, di Kecamatan Rote Barat Daya, dapat meningkatkan pelayanan berkat jaringan internet dari BAKTI.
Puskesmas Batutua merupakan puskesmas dengan frekuensi kedatangan pasien paling tinggi di Kabupaten Rote Ndao. Puskesmas Batutua menangani lebih dari 18 ribu pasien dari 19 desa, ada juga warga dari Rote Barat dan Rote Barat Laut.
Sejak adanya fasilitas WiFi di Puskesmas Batutua pada 2018, pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien. Sebab, hampir semua pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan sehingga jaringan internet sangat dibutuhkan untuk pendataan.
Sektor Pariwisata
Salah satu wisata unggulan di Rote ialah Teluk Mulut Seribu, yang terletak di Rote Ndao, NTT. Teluk Mulut Seribu merupakan destinasi wisata andalan yang dijadikan destinasi wisata internasional. Infrastruktur dikembangkan dengan pembangunan resort dan fasilitas pendukung wisata lainnya, termasuk sinyal telekomunikasi.
BAKTI berhasil menyediakan koneksi internet stabil di Teluk Mulut Seribu sehingga wisatawan dapat menggunakan internet untuk beragam kebutuhan, termasuk mengunggah konten di media sosial.
Wisata adalah salah satu sektor yang berperan signifikan dalam pendapatan daerah. Sebanyak 90 persen wisata di Rote merupakan wisata pantai,.
“Dengan adanya internet, promosi pariwisata di Rote dapat dilakukan melalui dunia maya.Promosi lebih banyak menggunakan internet. Kami promosi melalui website, Instagram, YouTube, dan Facebook,” pungkas Direktur Utama BAKTI, Anang Latif.
Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao juga mengembangkan beberapa lokasi wisata lain. Ditargetkan pengembangan pariwisata di Rote Ndao lebih pesat untuk meningkatkan pendapatan daerah.(*)
