Palembang, menara62.com – Negara terus berupaya secara aktif memelihara kesehatan fundamental ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Langkah-langkah taktis namun terukur dilakukan pemerintah, diantaranya adalah, baru-baru ini menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman resesi dunia yang tidak terhindarkan akan terjadi tahun depan, dan gejalanya sudah terlihat sekarang, dimana beberapa negara, seperti Bangladesh sudah rontok ekonominya.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arniza Nilawati, S.E., M.M., dalam kegiatan reses dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat penerima program bantuan sosial pengalihan subsidi BBM, dari Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, dan Kota Palembang, Rabu (12/10/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan ini menyampaikan bahwa bantuan sosial pengalihan subsidi BBM diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, maka pemerintah mengambil kebijakan program bantuan sosial pengalihan subsidi BBM.
Karena menurutnya hal Ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat kluster terbawah, sekaligus tetap menggairahkan daya beli masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan BBM.
Senator Arniza Nilawati, menjelaskan bahwa dalam penyalurannya, pemerintah menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan transparan, yaitu melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilanjutkan dengan proses audit anggaran yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara, untuk dana bantuan sosial (bansos) data akan diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Acara yang mengambil tempat di Balai Pertemuan di RT 14 tersebut dihadiri oleh Lurah Kemang Agung, Ade Firmansyah, S.E., beserta staf jajaran, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat.
(RZP/Riil)
