Palembang, menara62.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arniza Nilawati, S.E., M.M., mengadakan pertemuan dengan para penggiat sosial yang merupakan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan di ruang pertemuan “Pempek Candy” Cafe & Resto, Jln. Kapten Arivai, Kota Palembang, pada Kamis (13/20/2022).
Pada kesempatan itu Arniza Nilawati mengatakan bahwa terkait dengan kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan oleh pemerintah, jika tidak dikelola dengan baik, hal itu potensial menimbulkan problem sosial dan ekonomi (inflasi), utamanya pada masyarakat cluster terbawah.
Dikatakan oleh Arniza, bahwa pemerintah sebetulnya telah menyiapkan instrumen pengaman untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM itu, yaitu dengan memberlakukan kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kompensasi BBM yang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diarahkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang alokasi besaran dananya adalah sebesar Rp.150.000,- perbulan, yang diberikan sebanyak 4 bulan.
Oleh Karena itu lanjut Arniza, penting bagi para penggiat sosial untuk melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan langsung tunai itu, agar tepat sasaran dan menimbulkan efek positif di masyarakat, sebagaimana yang diharapkan.
Arniza Nilawati juga menekankan agar penyaluran BLT, akan diarahkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut harus benar-benar diawasi bersama agar tidak salah sasaran yang itu bisa menimbulkan permasalahan baru.
Karena menurutnya kenaikan harga BBM bisa berakibat pada persistensi inflasinya mencapai 6 bulan. Ia pun berharap kenaikan harga BBM ini tidak secara langsung menurunkan pertumbuhan perekonomi yang sebelumnya sempat hancur dihantam pandemi Covid-19.
(RZP/Riil)
