Oleh : Abudin Robbani
Ketika Kekuasaan Mendahului Kematangan dan Hubungan Keluarga Mengalahkan Meritokrasi
Ada satu persoalan serius dalam kehidupan berbangsa yang patut direnungkan: ketika seseorang memperoleh jabatan publik yang sangat strategis, apakah kemenangan politik dengan sendirinya membuktikan kematangan dan kelayakan kepemimpinannya?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika praktik politik memperlihatkan menguatnya hubungan kekerabatan, dinasti politik, dan akses kekuasaan yang tidak selalu berjalan beriringan dengan prinsip meritokrasi.
Dalam perspektif kepemimpinan, fenomena ini dapat disebut sebagai premature leadership, yakni kondisi ketika seseorang memasuki posisi kepemimpinan yang sangat besar sebelum kapasitas, pengalaman, kematangan, dan integritas kepemimpinannya teruji secara memadai.
Persoalannya bukan semata-mata usia muda. Sebab, banyak pemimpin muda dalam sejarah yang berhasil menunjukkan kecemerlangan kepemimpinannya. Persoalan sesungguhnya adalah ketika akses terhadap kekuasaan tumbuh lebih cepat daripada proses pembentukan kapasitas dan kedewasaan.
Ketika fenomena tersebut bertemu dengan nepotisme, persoalan kepemimpinan menjadi semakin kompleks. Kekuasaan berpotensi bergeser dari ruang pengabdian menjadi ruang distribusi kepentingan keluarga dan kelompok.
Islam memiliki prinsip yang sangat tegas mengenai persoalan ini: kekuasaan adalah amanah, jabatan harus diberikan kepada orang yang berhak, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh hubungan kekerabatan.
Gibran dan Kontroversi Regenerasi Kepemimpinan
Dinamika politik Indonesia menghadirkan diskursus menarik melalui kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Namun, proses pencalonannya sejak awal menjadi perdebatan publik, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut menuai kontroversi karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Peristiwa itu meninggalkan persoalan serius tentang etika kelembagaan, konflik kepentingan, dan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga negara.
Perkembangan terbaru November 2026 kembali memunculkan perdebatan. Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan surat tersebut tidak sah serta batal. Pada 11 November 2026, Reuters dan Associated Press memberitakan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, sementara sekitar 120 anggota DPR dari delapan partai menginisiasi proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan.
Akhirnya, pemberitaan 12 November 2026, terkonfirmasi resmi bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima Presiden Prabowo dan jabatan Wakil Presiden secara konstitusional telah dinyatakan kosong.
Rangkaian peristiwa tersebut seharusnya tidak hanya dibaca sebagai pertarungan politik antara pendukung dan penentang seorang tokoh. Lebih jauh, bangsa ini perlu mengambil pelajaran tentang pentingnya etika dalam memperoleh kekuasaan, transparansi persyaratan jabatan, dan tanggung jawab konstitusional.
Kita perlu membedakan dua hal: seseorang dapat memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan, tetapi kualitas kepemimpinannya tetap harus diuji melalui kinerja, integritas, kapasitas, dan pertanggungjawaban publik.
Demokrasi bukan sekadar mekanisme memenangkan kekuasaan. Demokrasi juga merupakan sistem untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Nepotisme: Ketika Kekerabatan Mengalahkan Kelayakan
Nepotisme merupakan salah satu penyakit dalam tata kelola kekuasaan. Ia muncul ketika hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dijadikan jalan untuk memperoleh keuntungan dan kedudukan, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN memberikan definisi yang jelas. Pasal 1 angka 5 menyebut nepotisme sebagai perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, tidak setiap orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat otomatis melakukan nepotisme. Yang menjadi persoalan adalah adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, konflik kepentingan, atau pemberian keuntungan yang mengorbankan kepentingan publik.
Namun, di sinilah pentingnya etika politik. Sesuatu yang mungkin dapat diperdebatkan dari sisi legalitas belum tentu otomatis memenuhi standar kepatutan dan keadilan.
Jabatan publik bukan warisan keluarga.
Kekuasaan negara bukan perusahaan pribadi. Dan negara bukan milik dinasti politik tertentu.
Jika seseorang memperoleh jabatan karena hubungan keluarga, bukan karena kompetensi dan kelayakan, maka yang terancam bukan hanya kualitas birokrasi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Bayangkan seorang anak bangsa yang memiliki pendidikan, pengalaman, integritas, dan kompetensi yang memadai, tetapi harus berhadapan dengan akses kekuasaan yang lebih mudah dinikmati oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa.
Bukankah keadaan seperti ini berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural?
Negara seharusnya menjadi ruang kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, bukan arena yang hanya menguntungkan keluarga dan lingkaran kekuasaan.
Islam Tidak Mengenal Kekuasaan sebagai Hak Istimewa Keluarga
Jauh sebelum dunia modern mengenal istilah meritokrasi, Islam telah mengajarkan prinsip bahwa amanah harus diserahkan kepada orang yang memiliki kelayakan.
Allah SWT berfirman:
*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا*
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa’: 58).
Ayat ini memberikan dua prinsip fundamental dalam kepemimpinan: kompetensi dalam menerima amanah dan keadilan dalam menjalankan kekuasaan.
Tidak ada perintah untuk mengutamakan keluarga. Tidak ada legitimasi untuk memberikan jabatan kepada orang dekat dengan mengorbankan orang yang lebih layak.
Allah juga berfirman:
*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ*
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”
(QS. An-Nisa’: 135).
Ayat ini sangat relevan untuk mengkritisi nepotisme. Islam bahkan memerintahkan keadilan ketika berhadapan dengan kepentingan orang tua dan kerabat sendiri.
Artinya, hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran dan keadilan.
Bahaya Menyerahkan Jabatan kepada yang Tidak Layak
Rasulullah SAW memberikan peringatan keras tentang penyimpangan dalam penempatan amanah.
*إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ*
Artinya:
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
(HR. Bukhari No. 59).
Hadis ini merupakan peringatan bahwa jabatan yang diberikan tanpa mempertimbangkan kelayakan dan kompetensi dapat menjadi awal kerusakan.
Dalam hadis sahih lainnya, Abu Dzar RA pernah meminta Rasulullah SAW memberikan jabatan kepadanya. Rasulullah menjawab:
*يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا*
Artinya:
“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.”
(HR. Muslim No. 1825).
Perhatikan, Abu Dzar adalah sahabat yang mulia. Namun, kemuliaan pribadi tidak otomatis menjadikannya cocok untuk setiap jabatan.
Inilah pelajaran penting: orang baik belum tentu cocok untuk semua posisi, dan orang dekat belum tentu orang yang paling layak.
Pandangan Ulama tentang Kekuasaan dan Keadilan
Imam Al-Mawardi: Kepemimpinan adalah amanah untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.
*الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا*
Artinya:
“Kepemimpinan dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”
(Al-Ahkam As-Sulthaniyyah).
Pemikiran Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kehormatan politik. Ia adalah tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.
Ibnu Taimiyah: Keadilan adalah fondasi kehidupan masyarakat.
*إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً*
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil meskipun negara itu dipimpin oleh orang kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun negara itu dipimpin oleh orang Muslim.”
(Majmu’ Al-Fatawa, Jilid 28).
Ungkapan ini merupakan penegasan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bernegara. Identitas dan simbol keagamaan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membiarkan kezaliman.
Ibnu Khaldun: Kezaliman merupakan awal kehancuran peradaban.
*الظُّلْمُ مُؤْذِنٌ بِخَرَابِ الْعُمْرَانِ*
Artinya:
“Kezaliman merupakan pertanda kehancuran peradaban.”
(Al-Muqaddimah).
Ketika penguasa mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, sementara hak masyarakat diabaikan, maka fondasi sosial dan ekonomi negara akan melemah.
Ketiga pemikiran ulama ini memberikan pesan yang sama: kekuasaan harus tunduk kepada prinsip keadilan dan kemaslahatan, bukan sebaliknya.
Regenerasi Kepemimpinan Bukan Regenerasi Dinasti
Kita tentu mendukung hadirnya generasi muda dalam kepemimpinan nasional. Indonesia membutuhkan regenerasi, inovasi, energi baru, dan pemikiran yang mampu menjawab tantangan zaman.
Namun, regenerasi tidak boleh disamakan dengan pewarisan kekuasaan.
Generasi muda harus memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, integritas, dan rekam jejak. Bukan semata-mata karena memiliki hubungan keluarga dengan penguasa.
Dalam sejarah Islam, Usamah bin Zaid dipercaya Rasulullah SAW memimpin pasukan dalam usia muda. Kepercayaan tersebut menjadi contoh bahwa usia bukan penghalang untuk memimpin apabila seseorang memiliki kelayakan dan mendapatkan kepercayaan berdasarkan pertimbangan yang tepat.
Karena itu, yang perlu kita bangun bukan politik yang memusuhi keluarga pejabat, melainkan sistem yang memastikan tidak ada keluarga pejabat yang memperoleh keistimewaan dengan mengorbankan keadilan.
Kita tidak boleh menutup pintu bagi anak seorang pemimpin untuk berkiprah. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan hubungan keluarga menjadi jalan pintas untuk menguasai jabatan publik.
Inilah esensi meritokrasi yang sejalan dengan nilai amanah dalam Islam.
Penutup: Kekuasaan Bukan Warisan, Jabatan Bukan Milik Keluarga
Indonesia membutuhkan pemimpin yang matang, bukan sekadar populer. Membutuhkan negarawan yang berintegritas, bukan sekadar memiliki jaringan kekuasaan. Membutuhkan regenerasi yang sehat, bukan dinasti yang mengabaikan kompetensi dan keadilan.
Kita harus berani mengoreksi setiap praktik penyimpangan kekuasaan, siapa pun pelakunya dan dari kelompok politik mana pun asalnya.
Kritik harus berdasarkan fakta. Dugaan harus diuji melalui proses hukum. Jabatan harus dievaluasi berdasarkan kinerja. Dan setiap penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi.
Jangan sampai demokrasi hanya menjadi prosedur untuk memenangkan kekuasaan, sementara substansi keadilan justru ditinggalkan.
Jangan sampai anak-anak bangsa diajarkan untuk berprestasi, belajar dengan sungguh-sungguh, dan bekerja keras, tetapi mereka menyaksikan bahwa kedekatan dengan kekuasaan justru lebih menentukan daripada kemampuan.
Kekuasaan bukan warisan keluarga. Jabatan bukan hadiah kekerabatan. Dan negara bukan milik dinasti politik.
Dalam timbangan Islam, kemuliaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh siapa orang tuanya, siapa keluarganya, atau seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraihnya.
Kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, keadilan, amanah, dan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Sebab, pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui kedekatan mungkin dapat menduduki jabatan tinggi, tetapi hanya pemimpin yang memiliki integritas dan keadilan yang akan memperoleh kehormatan di hadapan rakyat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Saatnya membangun regenerasi kepemimpinan, bukan pewarisan kekuasaan; membangun meritokrasi, bukan nepotisme; dan menghadirkan pemimpin yang matang, bukan sekadar pemimpin yang cepat berkuasa.
*Bekasi, 13 November 2026*
**Direktur UMMUL QURO INSTITUTE*
