JAKARTA, MENARA62.COM– Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas terus menguat. Dengan wilayah yang sangat luas, akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan tentu akan sangat sulit jika dilakukan dengan cara-cara yang konvensional.
Karena itu diperlukan strategi yang tepat agar pelayanan publik dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya mereka yang tinggal diperkotaan tetapi juga daerah-daerah terpencil dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah, melalui e-governance, atau e-electronic governance dengan berbasiskan teknologi melalui pelaksanaan e-democracy dan e-government dengan sebaik-baiknya,” papar Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Dr. Ir. Panji Hendrarso, MM di sela Seminar Nasional bertema Strategi Mewujudkan E-Governance Melalui Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Minggu (17/12/2017).
Dengan cara demikian, maka arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan baik antara pemerintah, masyarakat maupun kalangan pengusaha bisa terpecahkan, bisa mendapatkan solusinya.
Menurut Rektor, transparansi infromasi bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Selain transparansi informasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan e-governance pun banyak yang dibentuk, sehingga transparansi informasi tidak tumpang tindih. Karena ditopang melalui keberadaan peraturan dan lembaga penunjang pelaksanaan e-governance.
Senada dengan Rektor, Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Dr Martani Huseini mengatakan layanan publik yang transparan dan memuat perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan kerangka peraturan. Dengan demikian akan tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen dan informasi elektronik.
Menurutnya, e-governance merupakan wujud dari tata kelola pemerintah terkait pelayanan publik dengan berbasiskan teknologi. Dan media sosial kini menjadi salah satu trend di era e-governance, karena telah banyak digunakan dibanyak negara.
Administrasi publik lanjut Prof Martani, dalam sistem pemerintahan telah mengadopsi berbagai jenis alat web 2.0 seperti blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multi media sharing dan tagging. Ini memungkinkan internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik.
Sementara itu Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dalam paparannya mengatakan perkembangan media sosial, dan didukung dengan teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah baru bagi birokrasi di dunia. Dimana media sosial menjadi jawaban internal birokrat berinteraksi secara langsung dengan publik yang dilayaninya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan saat ini Jakarta menuju kota smart city. Dan untuk mempercepat kebijakan smart city, berbagai teknologi informasi sudah diterapkan dan diadopsi hampir disemua lini layanan publik.
Seminar itu sendiri diikuti lebih dari 1000 mahasiswa Institut STIAMI dari berbagai program studi seperti program studi Perpajakan, Administrasi Bisnis, Sarjana Terapan Akuntansi Bisnis, Hospitaliti & Pariwisata, Logistik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis dan Magister Ilmu Administrasi.
Saat ini Institut STIAMI telah memiliki penerapan sistem informasi dengan model Single Sign Out (SSO) yang merupakan teknologi informasi dengan kemudahan akses informasi bai Sivitas Institut STIAMI. SSO ini adalah proses pelayanan penerimaan mahasiswa baru, pelayanan informasi akademik mahasiswa, pelayanan pembayaran biaya kuliah, pelayanan informasi kegiatan organisasi mahasiswa dan pelayanan alumni.
