BANDUNG, MENARA62.COM — Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana mengingatkan, para elit politik nasional untuk mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di daerah, khususnya Jawa Barat. Ia berharap, mereka tidak semena-mena menentukan calon kepala daerah. Selain itu, la juga menekankan kepada calon yang dipilih untuk menjadikan kearifan lokal sebagai paradigma utama pembangunan.
“Jangan terkesan Jakarta (pusat) oriented. Ini kan pesta politik rakyat, jangan sampai ada kesan orang pusat numpang pesta di Jawa Barat, sementara orang Jawa Baratnya sendiri hanya jadi penonton. Terus tuan rumahnya siapa? Hasil dari pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu kan untuk rakyat di daerah tersebut, bukan untuk orang pusat,” tegas Iu Rusliana, usai acara konsolidasi Kader Kebangsaan Keluarga Besar Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung (1/1/2018).
Apabila orientasi politiknya telah keliru di awal, lanjut Iu Rusliana, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran terhadap esensi pemilihan kepala daerah. “Masyarakat daerah, khususnya Jawa Barat harus berdaulat. Jangan sampai pengingkaran terhadap tujuan politik menyejahterakan rakyat terus berlanjut. Kini kan semua calon kepala daerah sedari awal dibuat lelah berurusan dengan para elit politik di pusat. Belum lagi sesajen politik yang harus disetorkan dengan jumlah yang besar, milyaran rupiah,” ujarnya.
Dengan orientasi politik yang berfokus ke pusat, rakyat hanya akan dimanfaatkan sesaat, didekati hanya saat menjelang pemilihan saja, setelah itu akan diabaikan. Pesta pora politik akan berlangsung di kalangan elit politik pusat saja.
“Bangsa ini akan kembali memanjangkan lembar hitam politik yang jauh dari kepentingan rakyatnya. Parpol terbukti melakukan ini, merekalah yang harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar tokoh muda Jawa Barat tersebut.
Oleh karena itu, Iu Rusliana pun mendesak agar mekanisme penentuan calon kepala daerah tidak lagi diserahkan kepada pimpinan pusat, tapi kepada pimpinan wilayah dan daerah. “Jangan jadikan pimpinan pusat sebagai berhala politik baru,” katanya.
Partai politik harus menyusun mekanisme yang adil, mempertimbangkan aspirasi kader partai dan organisasi kemasyarakatan. “Ajak bicara pimpinan ormas dan organisasi kepemudaan. Dengarkan mereka, karena setiap hari yang berinteraksi dengan masyarakat kan mereka. Yang memiliki jamaah kan ormas dan okp. Memang parpol perlu mempertimbangkan tingkat popularitas, namun itu hanya menjadi salah satu variabel saja,” katanya.
Partai politik juga harus bekerja keras untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, sehingga tidak ada lagi cerita memungut calon kepala daerah dari luar partai. “Lakukan proses kaderisasi dengan sungguh-sungguh. Salah satu kegagalan dan ketidakpercayaan diri parpol itu terlihat saat memilih calon kepala daerah dari luar kader. Harusnya malu tuh para pimpinan parpol, selalu memungut calon dari kader jalanan. Mending kalau udah terpilih bersedia menjadi kader, yang terjadi kan ada yang tidak mau karena sudah merasa besar dan populer,” tegas dosen UIN Bandung tersebut.
Menurtnya, mutiara-mutiara terpendam, calon pemimpin daerah dan nasional itu masih banyak, hanya tinggal diberi kepercayaan, dibimbing dan dipoles. Saat ini, popularitas dapat dipoles dan dikembangkan oleh berbagai strategi pencitraan. “Jangan jadikan parpol sebagai perusahaan keluarga. Tidak sehat untuk proses kaderisasi. Parpol harus bekerja melahirkan pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan pencitraan semata,” tandasnya.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, lanjut Iu Rusliana, segera bergerak untuk mendorong kedaulatan politik warga Jawa Barat dan bertindak aktif kepada seluruh kandidat agar mengarusutamakan kepentingan warga Jawa Barat dalam visi, misi dan paradigma pembangunan yang dilakukan setelah terpilih nanti. “Bagi kami, politik adalah ekspresi kesalehan publik. Harus direbut dan dilakukan oleh orang-orang baik, agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya.
