JAKARTA, MENARA62.COM – Perekaman biometrik bagi jamaah haji dan umrah yang akan diberlakukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi sebaiknya tetap dilakukan saat jamaah akan berangkat ke Tanah Suci seperti selama ini dilakukan. Sebab dengan wilayah yang luas, sangat sulit bagi jamaah yang berasal dari daerah terpencil untuk mendapatkan rekam biometrik ini.
“Rekam biometrik sebaiknya tetap dilakukan saat jamaah hendak berangkat ke Tanah Suci dan tidak menjadi salah satu syarat kelengkapan penerbitan visa,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/1).
Saat ini Menag mengatakan menunggu keputusan otoritas Arab Saudi soal perekaman biometrik yang harus dilakukan di kota besar di Indonesia dalam skema VFS Tasheel.
Kemenag juga telah mengirim surat ke Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi terkait rekam biometrik yang memicu protes sejumlah unsur masyarakat tersebut.
“Kami lakukan, baik secara resmi melalui surat yang saya tanda tangani kepada Menteri Haji Arab Saudi maupun ketika saya bertemu beliau dalam rangka penandatangan MoU haji 2019,” kata dia.
Diakui Lukman dengan skema VFS Tasheel akan membuat jamaah Indonesia dari daerah kesulitan melakukan pengambilan rekam biometrik.
Hal itu terkait waktu dan dana yang dikeluarkan jamaah, terutama warga dari pelosok yang harus naik pesawat dan menyewa penginapan di kota besar.
“Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang wilayahnya saling terpisah satu sama lain,” kata dia.
Karena itu Lukman berharap proses rekam biometrik sebaiknya tidak menjadi bagian kelengkapan proses penerbitan visa sebagaimana skema VFS Tasheel.
“Kita berharap proses penerbitan visa selama pengalaman tahun-tahun selama ini, yaitu dilakukan di akhir keberangkatan jamaah bertolak ke Tanah Suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita,” kata dia.
