JAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud pasca mundurnya Muhammadiyah dari kepesertaan POP. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Prof Baedhowi, M.Si melalui siaran persnya, Senin (27/7/2020).
“Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk saat ini fokus menangani sistem pembelajaran di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah selama Pandemi COVID-19,” kata Prof Baedhowi.
Meski demikian, dengan sumber daya internal yang dimiliki, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah akan tetap membantu pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya pendidikan di Indonesia termasuk di lingkungan persarikatan Muhammadiyah.
Prof Baedhowi, juga menambahkan bahwa Majelis Dikdasmen tidak terlibat untuk Evaluasi lanjutan Program Organisasi Penggerak. Karena evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud. Untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat dan akan fokus pada peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadi sorotan masyarakat pasca mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dalam keterangan resmi masing-masing Organisasi Masyarakat (OM) tersebut, terdapat banyak pertimbangan dan catatan hingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari Program POP.
Atas desakan publik yang kian besar termasuk dari Komisi X DPR RI akhirnya Kemendikbud melakukan taklimat media pada Jumat lalu (24/07/20). Dalam keterangannya Mendikbud akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap POP secara intensif selama 3-4 minggu ke depan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang selama ini telah berperan dan berkiprah bagi pendidikan Indonesia.
