JAKARTA, MENARA62.COM – Hari ini, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan penggantian enam menteri pada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Beberapa di antara menteri yang diganti adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Presiden Joko Widodo mengangkat Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk gantikan Terawan sebagai Menteri Kesehatan.
Dalam Diskusi Pakar “Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada hari Jum’at, 18 Desember 2020, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang kala itu masih menjadi Ketua Satgas PEN, mengakui bahwa kepemimpinan sektor kesehatan belum optimal.
“Sektor ekonomi bergerak cepat karena kami sudah mengalami tiga krisis ekonomi. Tetapi krisis ekonomi saat ini disebabkan oleh krisis kesehatan. Sehingga respon kebijakan yang diterapkan seharusnya berbeda dari respon kebijakan terhadap krisis ekonomi. Sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan (dalam merespon pandemi ini), bukan orang ekonomi,” demikian pernyataan Budi Gunadi Sadikin.
Sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sejak 20 Juli 2020, Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, intens melakukan diplomasi multilateral terkait pengadaan vaksin Covid-19. Alhasil, WHO menjanjikan Indonesia sebagai negara penerima vaksin bagi 23% populasi. Per 6 Desember 2020, Indonesia sudah menerima kloter pertama vaksin yang diproduksi oleh PT. Sinovac BioTech sebanyak 1,2 juta dosis. Kloter kedua vaksin tersebut akan diterima sebanyak 1,8 juta dosis sementara 30 juta dosis akan dikirim dalam bentuk bahan baku curah di bulan Januari 2021.
Meskipun vaksin sudah masif digadang sebagai jalan keluar untuk menghentikan pandemi, umum diketahui bahwa vaksin tidak akan menjadi peluru perak dari segala kekacauan ini. Untuk itu, CISDI mendorong Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi.
Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi dan Menteri Kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional.
“Dalam kacamata kami, perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin, tetapi juga menegakkan surveilans, 3T (test, trace, treatment), serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individual,” katanya.
Dan yang tidak kalah penting, kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius. Upaya ini membutuhkan intervensi sistemik yang perlu disiapkan dengan cepat.
CISDI berharap Menkes yang baru dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai sebuah upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat.
“Selain itu, kami juga meminta Menkes menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular. Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan,” tambahnya.
Kesiapan vaksinasi juga berarti harus mempertimbangkan kesiapan layanan kesehatan Indonesia, baik publik maupun swasta. Maka, integrasi layanan dan reformasi sistem kesehatan secara jangka panjang juga perlu segera dilakukan. Dengan fragmentasi layanan yang terjadi sekarang, Indonesia akan kesulitan melakukan penanganan COVID-19 secara optimal, termasuk melakukan proses vaksinasi.
Publik menaruh harapan sangat besar pada perbaikan penanganan COVID-19 di Indonesia. CISDI setuju bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah orang dengan pemahaman kesehatan masyarakat dan kemampuan manajerial yang baik tanpa memedulikan latar belakang pendidikan.
