JAKARTA, MENARA62.COM – Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Putut Hari Satyaka mendorong pembangunan gedung perpustakaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 segera dimulai. Karena Rencana Kegiatan (RK) pembangunan perpustakaan di daerah sudah 100 persen diselesaikan.
“Silakan segera direalisasikan, jangan menunggu bulan Juli 202. Semakin cepat semakin baik,” kata Putut Hari pada Rakornas bidang Perpustakaan tahun 2021 seperti disiarkan channel Youtube Perpustakaan Nasional RI, Selasa (23/3/2021).
Diakui dampak pandemi Covid-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. APBN sejauh ini masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu DAK Fisik 2021 termasuk pembangunan gedung perpustakaan harus inline dan seoptimal mungkin mendukung pemulihan ekonomi daerah.
“Kami koordinasi dengan kementerian dan lembaga supaya untuk DAK Fisik tahun 2021 benar-benar memaksimalkan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal sehingga mereka yang kemarin nganggur bisa bekerja kembali,” katanya.
Putut Hari mengatakan pagu alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah berdasarkan Perpres 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp450 miliar, pada pertengahan tahun 2020 mengalami refocussing anggaran menjadi sebesar Rp74,3 miliar. Refocussing tersebut dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Untuk persentase penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2020 sebesar 98,39 persen, atau lebih tinggi dibanding persentase penyerapan pada 2019 yang hanya 75 persen. Dan pada 2021, dari pagu sebesar Rp550 miliar, realisasi RK yang disepakati bersama oleh Pemda dan Perpusnas sebesar Rp549,9 miliar. Artinya persentase nilai RK terhadap pagu alokasi hampir mencapai 100 persen.
Menurut Putut Hari, alokasi DAK Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2021 ini tidak menggunakan sistem gerimis merata. Artinya anggaran yang ada tidak dibagi rata ke semua daerah tetapi dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah, sehingga ada daerah yang mendapatkan alokasi kecil tetapi ada pula yang mendapatkan alokasi besar. Alokasi anggaran terbesar adalah Propinsi Sulawesi Selatan senilai Rp62,3 miliar, disusul Jawa tengah senilai Rp35,5 miliar dan NTB senilai Rp29,6 miliar. Sedang alokasi terkecil adalah propinsi Kalimantan Utara senilai Rp1,0 miliar dan Bali Rp 2 miliar.
Adapun target outpun DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2021 adalah pembangunan satu unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum tingkat propinsi, 39 unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota, pengadaan bahan perpustakaan baik cetak maupun digital sebanyak 58 paket, pengadaan perabot layanan perpustakaan umum propinsi dan kabupaten/kota sebanyak 95 paket, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum propinsi dan kabupaten/kota 97 unit, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum propinsi dan kabupaten/kota sebanyak 20 unit serta renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum propinsi dan kabupaten/kota 13 unit.
Selain pembangunan fisik gedung perpustakaan, Putut Hari juga mengingatkan pentingnya pengelola perpustakaan di daerah untuk membuat terobosan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi (IT). Karena dengan pembatasan fisik masyarakat, ke depan IT dalam konteks pengelolaan perpustakaan menjadi sangat krusial.
“Katalog harus mulai dikomputerisasikan, juga buku-buku bacaan, siapkan e-book untuk menjadi pilihan masyarakat,” tutup Putut Hari.