25.3 C
Jakarta

Aleg Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Perkembangan Ekonomi Syariah

Baca Juga:

Penyerahan Hasil Renovasi Gedung Panti Asuhan Budi Mulia Kabupaten Lahat

LAHAT, MENARA62.COM- Penyerahan hasil renovasi gedung panti asuhan Budi Mulia dari panita pembangunan sekaligus pelaksana renovasi dengan Pimpinan Cabang Aisyiyah /Pengurus Panti Budi Mulia...

KemenkopUKM Canangkan Ekosistem Transformasi Koperasi dan UMKM Masa Depan

Jakarta, MENARA62.COM  – Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan gerakan baru untuk melakukan percepatan koperasi modern dan UMKM naik kelas, yang disebut dengan Ekosistem untuk transformasi...

UMP Wisuda 10 Anggota Polri Magister Manajemen

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah terus melahirkan para pemimpin bangsa. Sebanyak 10 Anggota Polri berhasil menyelesaikan program pacasarjana Magister...

Ratusan Mahasiswa UMP Gelar Aksi di Depan Gedung KPK

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Ratusan mahasiswa Unniversitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas, Jawa Tengah ikut tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan...

JAKARTA, MENARA62.COM – Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (26/07/2021). Rapat ini membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Regulatory Reform Sistem Pembayaran di Indonesia.

Dalam rapat yang dilakukan secara virtual ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangan dan masukannya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang memiliki konsen terhadap isu ekonomi dan keuangan syariah ini menyoroti perhatian BI terhadap ekonomi syariah.  Ia mengapresiasi sikap BI yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting.

“Saya ingin mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Sehingga bank syariah bisa tumbuh berkembang dan menjadi salah satu alternatif sistem yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/7/2021).

Terkait dengan beredarnya berita di masyarakat yang menyudutkan posisi bank Syariah, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memandangnya dari sudut lain. Anis mengatakan kritik yang diberikan masyarakat ini dapat bernilai positif. Ia meyakini masyarakat bukan mengkritik bank syariáhnya tetapi mengkritik  operasional bank syariah itu.  “Kritik dari masyarakat ini menjadi pengingat bagi stakeholder keuangan Syariah terutama OJK, BI, dan KNEKS untuk bisa berbenah diri,” ungkap Anis.

Secara khusus, Anis mengingatkan BI, OJK dan KNEKS untuk memastikan bahwa para pegawai pelaksana dan SDM yang ada di dalam perbankan syariah benar-benar memahami tentang akad Syariah dan operasional perbankan syariah sehingga mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsipnya.

Ia juga mengingatkan bahwa rentang kendali BI dengan para pelaksana perbankan sangat jauh. “BI dan OJK memiliki rentang kendali yang sangat jauh terhadap operasional bank syariah, padahal operasional bank syariah sangat ditentukan oleh SDM pegawai pelaksana  yang ada di bank syariah itu,” tegasnya.

Anis juga menilai perpindahan SDM dari bank konvensional ke bank syariáh harus disertai dengan pelatihan dan pembekalan yang mumpuni sehingga SDM-SDM tersebut memiliki peningkatan kompetensi tentang prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam operasional bank Syariah. Anis meyakini, peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kredibilitas bank Syariah di kancah ekonomi nasional.

Politisi senior PKS ini juga menghimbau agar BI, OJK dan KNEKS agar mulai mengubah sudut pandang dalam pengembangan ekosistem syariah terutama perbankan syariah. Ia mengajak stakeholder ekonomi Syariah tidak hanya melihat market share semata, karena hal itu menjadikan industri syariah kehilangan ruh nya. Tetapi bank syariah harus memperbesar market share lewat ekspansi pembiayaan yang lebih luas.

Anis berharap, fokus bank Syariah tidak selalu dominan pada akad murobahah. (akad jual beli), akan tetapi perlu dibuka lebih luas akad lainnya seperti mudharobah (permodalan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati), dan musyarokah (penyertaan modal usaha) yang berbagi untung kepada perusahaan kecil. Data menunjukkan bahwa pembiayaan kepada UMKM terutama, sangat tidak signifikan dari bank Syariah.

“Ini merupakan keprihatinan saya terhadap perkembangan bank Syariah. Karena cita-cita menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus didukung oleh semua aspek termasuk oleh hal-hal yang nampak kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar,” pungkasnya.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Penyerahan Hasil Renovasi Gedung Panti Asuhan Budi Mulia Kabupaten Lahat

LAHAT, MENARA62.COM- Penyerahan hasil renovasi gedung panti asuhan Budi Mulia dari panita pembangunan sekaligus pelaksana renovasi dengan Pimpinan Cabang Aisyiyah /Pengurus Panti Budi Mulia...

KemenkopUKM Canangkan Ekosistem Transformasi Koperasi dan UMKM Masa Depan

Jakarta, MENARA62.COM  – Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan gerakan baru untuk melakukan percepatan koperasi modern dan UMKM naik kelas, yang disebut dengan Ekosistem untuk transformasi...

UMP Wisuda 10 Anggota Polri Magister Manajemen

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah terus melahirkan para pemimpin bangsa. Sebanyak 10 Anggota Polri berhasil menyelesaikan program pacasarjana Magister...

Ratusan Mahasiswa UMP Gelar Aksi di Depan Gedung KPK

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Ratusan mahasiswa Unniversitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas, Jawa Tengah ikut tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan...

Dukung GLN, 13 Mahasiswa UMK Bangun Rumtekdes di Desa Oenai

OENAI, KUPANG, NTT -- Rumah Literasi Anak Desa (RUMTEKDES) Desa Oenai yang dikerjakan tim PHP2D UKM Komunitas Sastra Pondok Aspira Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK)...