JAKARTA, MENARA62.COM – Setiap jamaah haji dan petugas haji akan diikutsertakan dalam system asuransi jiwa. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pada pasal 29 PP tersebut mengatur, bahwa asuransi jemaah haji dibebankan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi petugas haji, disediakan oleh Pemerintah.
“Ada asuransi jiwa untuk jemaah dan petugas haji,” tegas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, dalam siaran persnya, Rabu (23/1/2019).
Untuk besaran premi asuransi per jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 sebesar Rp49.000 per jamaah.
Adapun dalam pelaksanaannya, Kemenag bekerjasama dengan perusahaan jasa asuransi syariah. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439H/2018M, sesuai perjanjian kontrak, penerima asuransi dikategorikan ke dalam empat kelompok.
Pertama, jemaah haji yang meninggal natural atau bukan diawali peristiwa kecelakan. Kedua, jemaah yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ketiga, jemaah yang mengalami cacat tetap total yaitu kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari anggota badan untuk selamanya. Keempat, jemaah yang mengalami cacat tetap sebagian saat menunaikan ibadah haji.
“Bagi Jemaah yang meninggal natural, mendapat asuransi sebesar Rp18,5juta. Sedang untuk jemaah yang meninggal karena kecelakaan, menerima asuransi Rp37juta,” terang Yanis.
Untuk jemaah yang mengalami cacat tetap total, mendapatkan santunan sebesar Rp18,5juta. Sementara jemaah yang mengalami cacat tetap sebagian, santunannya paling besar Rp12,95juta.
“Proses pengajuan klaim akan dilakukan Kemenag. Dana asuransi atau santunan yang telah cair akan ditransfer ke rekening jemaah atau rekening ahli waris,” ujar Yanis.
Pencairan Asuransi
Yanis menjelaskan, proses pencairan asuransi tidak rumit. Bagi jemaah yang meninggal dunia di Indonesia (embarkasi), keluarga cukup mengirim persyaratan klaim ke Kemenag untuk diteruskan ke perusahaan asuransi.
Sedangkan bagi jemaah yang meninggal di Arab Saudi, persyaratan klaim langsung dilengkapi oleh Kemenag. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh perusahaan asuransi maka santunan akan segera ditransfer dan diinformasikan kepada keluarga.
“Bila Jemaah haji meninggal dunia di Indonesia, ahli waris harus melampirkan persyaratan berupa Surat Pengantar Pengajuan Klaim (SPPK), Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan Surat Keterangan Kematian,” tutur Yanis.
“Lampirkan juga resume medis, berita acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian (bila meninggal dunia karena kecelakaan), foto copy identitas ahli waris, print out data base Siskohat, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat kuasa dari ahli waris,” tambahnya.
Khusus bagi Jemaah haji yang meninggal dunia di dalam pesawat, kata Yanis, akan menerima santunan extra cover, selain asuransi jiwa. Ahli waris jemaah wafat akan menerima dana extra cover sebesar Rp125 juta dari maskapai penerbangan.
“Asuransi ini berlaku sejak jemaah keluar dari rumah untuk berangkat haji dan sampai kembali lagi ke rumah usai menunaikan ibadah haji,” tandasnya.
Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018, terdapat 457 jemaah yang berhak menerima asuransi. Salah satu dari mereka adalah jemaah cacat tetap sebagian. Dari jumlah tersebut, kata Yanis, jemaah haji reguler yang meninggal natural di Arab Saudi mencapai 392 orang, meninggal karena kecelakaan 1 orang, dan 38 orang meninggal di Indonesia. Sedangkan jemaah haji khusus yang meninggal dunia sebanyak 25 orang.
