SUBANG, MENARA62.COM – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari transformasi industri otomotif menuju sektor yang semakin berdaya saing, berkelanjutan, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan beroperasinya fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat, yang diharapkan menjadi salah satu basis penting pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, kehadiran fasilitas produksi BYD merupakan momentum strategis untuk membawa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dari fase pertumbuhan pasar menuju penguatan basis manufaktur dan pendalaman struktur industri di dalam negeri.
“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BYD atas kepercayaan dan komitmennya untuk berinvestasi serta mengembangkan kegiatan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat yakin BYD akan terus berkembang dan sukses di Indonesia,” kata Menperin dalam sambutannya pada peresmian fasilitas produksi BYD Motor Indonesia di Subang, Kamis (3/9).
Pada kesempatan ini, Menperin juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir, karena memiliki peran penting dalam proses masuknya investasi BYD ke Indonesia. Menurutnya, realisasi investasi hingga berdirinya fasilitas produksi BYD merupakan buah dari proses panjang diplomasi dan pengawalan investasi strategis pemerintah.
Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut secara aktif mengawal berbagai investasi strategis agar masuk ke Indonesia, termasuk melalui diplomasi langsung dengan kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok.
“Saya menyaksikan langsung proses tersebut dan bagaimana Pak Luhut begitu gigih memperjuangkan agar investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi BYD. Proses yang panjang itu akhirnya dapat kita lihat hasilnya dengan berdirinya fasilitas produksi BYD di Indonesia,” ujar Agus.
Upaya tersebut juga berjalan seiring dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim setelah Persetujuan Paris yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 atau COP21. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian penting dari agenda transformasi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus optimalisasi sumber daya nasional.
Jalan bagi pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) semakin diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang kemudian diikuti berbagai kebijakan teknis di bidang investasi, industri, fiskal, serta pengembangan pasar kendaraan listrik.
Berbagai instrumen tersebut diarahkan agar perkembangan kendaraan listrik tidak semata-mata meningkatkan konsumsi di pasar domestik, tetapi sekaligus menciptakan kapasitas produksi dan memperkuat struktur industri nasional.
Manufaktur Terus Menguat
Menperin menjelaskan, pengoperasian fasilitas produksi BYD berlangsung ketika fundamental industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II tahun 2026 industri pengolahan nonmigas (IPNM) tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.
“Pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,32 persen sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Terakhir kali pertumbuhan manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional terjadi sekitar 14 tahun lalu. Ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi industri kita,” ungkap Agus.
Selain pertumbuhan, indikator lainnya seperti kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekspor, realisasi investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif.
Kinerja industri manufaktur Indonesia turut tercermin dari penciptaan nilai tambah atau Manufacturing Value Added (MVA). Berdasarkan data Bank Dunia, MVA Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar USD275,61 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD265,07 miliar. Capaian ini membuat posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke-13 dunia pada 2024 menjadi peringkat ke-12 dunia pada 2025 dalam penciptaan MVA.
“Ini bukan data Kementerian Perindustrian dan bukan pula data BPS, tetapi data Bank Dunia. Artinya, kemampuan industri manufaktur Indonesia dalam menciptakan nilai tambah terus mengalami peningkatan,” tutur Menperin.
Di kawasan ASEAN, nilai MVA Indonesia juga berada pada posisi tertinggi. Bahkan, menurut Agus, nilai tambah manufaktur yang dihasilkan Indonesia sekitar dua kali lipat dibandingkan Thailand. Sementara di kawasan Asia, Indonesia berada pada posisi kelima setelah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
“Kalau kita disiplin menjalankan program dan kebijakan industrialisasi yang telah ditetapkan, saya yakin dalam waktu ke depan kita dapat semakin mendekati capaian MVA negara-negara industri utama di Asia tersebut,” ujarnya.
Pasar Semakin Besar
Peresmian fasilitas produksi BYD juga berlangsung di tengah perkembangan positif kendaraan listrik nasional. Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 486 ribu unit, dengan kendaraan roda dua sekitar 242 ribu unit dan kendaraan roda empat sekitar 223 ribu unit, sementara sisanya berasal dari berbagai jenis kendaraan listrik lainnya.
Tren positif tersebut semakin terlihat pada pasar kendaraan roda empat berbasis elektrifikasi. Pada semester I tahun 2026, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai sekitar 70 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 16 persen. Sementara itu, penjualan Hybrid Electric Vehicle (HEV) mencapai sekitar 40.400 unit, dengan pangsa pasar mendekati 10 persen.
“Besarnya pangsa kendaraan elektrifikasi menunjukkan penerimaan konsumen Indonesia terhadap teknologi kendaraan rendah emisi semakin kuat. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya bertujuan membangun pasar, tetapi juga memperkuat struktur industri dan kapasitas produksi di dalam negeri,” jelas Menperin.
Pemerintah menilai pertumbuhan pasar tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah yang diciptakan di Indonesia. Karena itu, investasi kendaraan listrik diarahkan semakin terintegrasi dengan industri komponen dan rantai pasok domestik.
Pendalaman Struktur Industri
Di sisi manufaktur, pemerintah terus mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik agar semakin terintegrasi dengan rantai pasok nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan komponen dalam negeri.
Peta jalan pengembangan KBLBB menetapkan peningkatan nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, yaitu minimal 40 persen hingga 2026, minimal 60 persen pada periode 2027–2029, serta minimal 80 persen mulai 2030. Ketentuan tahapan tersebut juga telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penguatan industri KBLBB nasional.
Menurut Agus, peningkatan TKDN sangat penting agar investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada aktivitas perakitan, tetapi secara bertahap semakin melibatkan industri komponen, material, dan pemasok dalam negeri.
Menperin juga mengungkapkan adanya gagasan untuk mengembangkan skema insentif yang semakin dikaitkan dengan capaian TKDN. “Ada arahan dari Pak Luhut, agar kita coba pelajari untuk memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN. Jadi semakin tinggi nilai TKDN, itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan dalam pemberian insentif,” ujarnya.
Kemenperin akan segera mendesain dan mengoordinasikan gagasan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Skema tersebut diharapkan semakin memacu produsen kendaraan listrik untuk memperbesar penggunaan komponen domestik sekaligus menarik pemasok global membangun fasilitas produksinya di Indonesia.
Bangun Ekosistem Hulu-Hilir
Ke depan, Kemenperin berharap investasi BYD tidak berhenti pada produksi kendaraan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan menjadi penggerak pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh.
Ekosistem tersebut mencakup industri pengolahan bahan baku, manufaktur sel baterai dan battery pack, industri komponen, manufaktur kendaraan listrik, pengembangan pasar domestik, hingga industri daur ulang baterai. Arah ini akan memperkuat konsep pengembangan ekosistem hulu-hilir yang telah menjadi bagian dari rancangan pengembangan kendaraan listrik nasional.
Menurut Agus, industri daur ulang baterai akan semakin strategis seiring dengan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Pengembangan industri tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang semakin berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
“Kami berharap kehadiran BYD dapat semakin memperkuat keterkaitan antarmata rantai industri tersebut, termasuk dengan semakin banyak melibatkan industri komponen dan pemasok dalam negeri,” tuturnya.
Penguatan rantai pasok domestik tersebut juga penting agar investasi kendaraan listrik menghasilkan efek berganda yang semakin besar, mulai dari peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, pengembangan SDM industri, hingga peningkatan ekspor.
Menperin optimistis fasilitas produksi BYD di Subang akan menjadi salah satu pijakan penting bagi transformasi industri otomotif nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
“Peresmian fasilitas produksi BYD Indonesia bukan sekadar beroperasinya sebuah pabrik baru. Ini merupakan momentum untuk memperkuat basis manufaktur, memperdalam struktur industri, serta membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin terintegrasi,” tegas Agus. (*)
