JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri Forum Perempuan dan Ekonomi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC WEF) 2021 yang dilaksanakan secara virtual berpusat di Wellington, Selandia Baru. Menteri Bintang didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin.
Pada pertemuan tersebut Menteri Bintang menegaskan perempuan berperan sangat penting dalam menggerakkan pemulihan ekonomi bangsa maupun ekonomi global di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan pemulihan ekonomi yang responsif gender dan inklusif.
“Para pemimpin negara dalam APEC Informal Leaders’ Retreat pada Juli lalu, telah menyoroti tanggung jawab bersama dalam menargetkan langkah-langkah untuk mendukung pemulihan inklusif di wilayah Asia-Pasifik, termasuk memperluas peluang perempuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses pemulihan ekonomi global,” ungkap Menteri Bintang dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pasca Covid-19 pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC Women and The Economy Forum (WEF) 2021 (24/09).
Menteri Bintang menambahkan hampir separuh dari 270,2 juta penduduk Indonesia adalah perempuan dan 53,6 persen di antaranya merupakan usia produktif. Selain itu, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia, dimana 90 persennya merupakan usaha mikro, dan lebih dari setengah usaha mikro tersebut dimiliki perempuan.
Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi sangat besar untuk menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi, termasuk di masa pandemi. Selain itu, perempuan di sektor informal, usaha mikro, dan daerah pedesaan juga menjadi pendorong penting bagi ketahanan dan kesejahteraan finansial.
“Dengan menerapkan pendekatan responsif gender dalam kebijakan pemulihan ekonomi, maka akan terbangun perekonomian yang lebih baik, lebih kuat, lebih inklusif dan setara. Hal ini sesuai dengan salah satu program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang juga merupakan arahan Presiden RI, Joko Widodo, yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang menjelaskan program prioritas pertama tersebut difokuskan untuk menyasar kelompok perempuan rentan yang terdampak paling parah, termasuk perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana, dan perempuan penyintas kekerasan.
“Kami mendorong para perempuan tersebut untuk dapat mengubah bisnis konvensional mereka dengan mengadopsi cara digital, hal ini bertujuan demi keberlanjutan bisnis mereka. Upaya tersebut juga merupakan implementasi The La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth 2019-2030, khususnya pada aksi utama yaitu memberdayakan perempuan melalui peningkatan akses mereka terhadap permodalan dan pasar,” tambah Menteri Bintang.
Terkait peran penting perempuan di perdesaan, mengingat hampir separuh perempuan dan anak tinggal di sana, Kemen PPPA saat ini telah menginisiasi ‘Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)’, untuk mengimplementasikan 5 (lima) program prioritas Kemen PPPA di tingkat desa.
Adapun lima program prioritas tersebut, yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender; meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; menurunkan pekerja anak; dan mencegah perkawinan anak.
Sementara itu, Menteri Urusan Perempuan Selandia Baru, Jan Tinetti menyatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luar biasa terhadap perempuan pekerja, mulai dari kehilangan pekerjaan, hingga mengalami beban ganda ketika harus bekerja dari rumah sekaligus memikul sebagian tugas rumah tangga dan pengasuhan.
Untuk itu, melalui pertemuan Tingkat Menteri ini, Menteri Tinetti meminta negara-negara anggota APEC WEF agar bersinergi dan berani mengambil tindakan kolektif demi meminimalisasi risiko Covid-19 yang menghambat berbagai kemajuan yang telah diraih dengan susah payah selama bertahun-tahun.
“Untuk mencapai kesetaraan bukanlah tugas yang mudah, diperlukan kebijakan dan pendekatan yang responsif gender untuk pertumbuhan ekonomi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, terutama setelah pandemi. Dengan bersinergi, kita dapat memanfaatkan peluang dalam mengatasi berbagai hambatan struktural yang sudah lama ada terkait partisipasi penuh dan partisipasi penting perempuan dalam perekonomian,” tutup Menteri Tinetti.
Pada pertemuan Tingkat Menteri ini, menghasilkan beberapa pernyataan bersama yang disepakati para Menteri maupun Pejabat Negara yang hadir sebagai perwakilan, untuk mendorong upaya reformasi struktural demi menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam perekonomian.
Berbagai pernyataan bersama tersebut, di antaranya menyoroti upaya-upaya dalam mengatasi kesenjangan upah; hambatan hukum maupun peraturan diskriminasi bagi perempuan pengusaha; meningkatkan pendidikan dan keterampilan melalui pelatihan khususnya terkait STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics); meningkatkan keterwakilan, partisipasi, dan kepemimpinan perempuan dalam perdagangan; meningkatkan akses digitalisasi ekonomi; meningkatkan sistem perlindungan sosial yang inklusif; meningkatkan akses informasi dan layanan kesehatan; meningkatkan akses permodalan dan pasar; serta menganalisis dan menggunakan data terpilah untuk mengidentifikasi hambatan.
Forum Perempuan dan Ekonomi (WEF) merupakan forum kerjasama yang dibentuk pada Mei 2011. Forum yang memiliki 21 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik ini, memiliki tujuan memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan di seluruh kawasan Asia-Pasifik, mendorong penempatan perempuan sebagai pusat dari upaya tanggap dan pemulihan Covid-19, serta memastikan terselenggaranya upaya kolektif APEC dalam membangun ketahanan ekonomi bagi perempuan di kawasan Asia-Pasifik.
