Jakarta, MENARA62.COM Untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) berskema syariah, kedepan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meminta kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk terlibat dalam menyalurkan KUR Syariah. Dengan demikian KUR Syariah bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang menginginkan skema syariah. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati kepada para wartawan di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, selasa (22/1/2019) di Jakarta.
Lebih jauh, Yuana menegaskan, sejauh ini KUR syariah disalurkan melalui BRI Syariah dan BPD NTB Syariah, total penyaluran KUR dari kedua lembaga tersebut selama tahun 2018 mencapai Rp 717,51 miliar dan hanya sekitar 0,6 persen dari total realisasi penyaluran KUR. Untuk itu, dia mengajak di tahun 2019 ini akan lebih banyak KSPPS sebagai penyalur KUR. “Saya menyakini banyak potensi – potensi dari KSPPS sebagai penyalur KUR baik Baitulmaal Waa Tamwil dan Baitut Tamwil Muhammadiyah,”terangnya.
KUR memrupakan program prioritas nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan formal dengan pola penjaminan, sejalan dengan keperpihakan kepada UMKM. Sejak tahun 2015 KUR menggunakan pola skema subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) dan subsidi bunga.
Sejak tahun 2015 pemerintah melalui Komite Kebijakan KUR memperluas jangkauan KUR dengan mereview kebijakan KUR tahun 2018 dari 9 % menjadi 7% efektif per tahun. Kemudian target penyaluran KUR dinaikkan menjadi senilai Rp 123,8 Triliun.
Berdasarkan kajian penyaluran KUR tahun 2018, Yuana memaparkan, sampai dengan 31 Desember 2018 sudah mencapai Rp 120,08 atau (97,21 dan target tahun 2018 sebesar Rp 123,8 T) dengan 4.440.028 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (61,34 %) diikuti dengan skema KUR kecil ( 38,18%) dan KUR TKI (0,48%). “Data tersebut menunjukkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,”terang Yuana.
