24.9 C
Jakarta

Legislator Anis Nilai Program PEN Belum Maksimal Sentuh Pelaku UMKM

Baca Juga:

Kemendikbud-Ristek Terima 75 ribu Tanda-tangan Petisi untuk Kawal Dana BOS

JAKARTA, MENARA62.COM -- Setelah 10 bulan menggalang dukungan lewat petisi daring untuk mengawal penggunaan dana bantuan operasional selama pandemi, Save The Children Indonesia akhirnya...

Tahun 2021, Momentum GMF Pertahankan Likuiditas dan Pembenahan Kinerja Keuangan 

JAKARTA, MENARA62.COM – Selama pandemi COVID-19 melanda dunia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“GMF”, “kode emiten: GMFI”) telah memetakan fokus penguatan di...

Aleg Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Perkembangan Ekonomi Syariah

JAKARTA, MENARA62.COM - Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (26/07/2021). Rapat ini membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan...

Tim Pelajar Indonesia Boyong 6 Medali pada Ajang IMO 2021

JAKARTA, MENARA62.COM - Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil merebut enam medali pada ajang International Mathematical Olympiad (IMO) 2021. Prestasi keenam pelajar ini merupakan prestasi...

JAKARTA, MENARA62.COM – Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (28/6/2021) di Jakarta. Dalam rapat yang dilakukan secara virtual dengan topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dalam Menurunkan Suku Bunga Kredit ini, anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa pandangannya.

“Saya tertarik dengan paparan yang disampaikan Pak Gubernur BI tentang arah kebijakan makro prudensial yang tetap akomodatif mendorong pemulihan ekonomi,” tutur Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Secara khusus, Anis menyoroti poin tentang upaya BI dalam mendorong pembiayaan UMKM. Menurutnya, poin tentang UMKM ini sudah sering dibahas dalam rapat-rapat DPR dengan BI, namun realisasi perbaikannya belum nampak signifikan. “Kita juga mengetahui bahwa UMKM yang jumlahnya 64,2 juta unit di seluruh Indonesia, belum tersentuh maksimal termasuk di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Anis.

Lebih lanjut Anis menyampaikan data bahwa 70% pembiayaan UMKM berasal dari pembiayaan mandiri, dan 30% dari pembiayaan lain termasuk diantaranya perbankan. “Jadi kalau pembiayaan untuk UMKM masih mengandalkan perbankan, belum bisa mengangkat kondisi UMKM kita,” tegasnya.

Anis menyampaikan keluhan para pelaku UMKM yang sering didapatinya di lapangan, menyatakan bahwa  selama masa pandemi belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan atau bahkan belum pernah mendengar informasi tentang adanya pembiayaan untuk mereka.

“Saya memberi apresiasi kepada Bank Indonesia yang memiliki binaan UMKM dan mengurusnya dengan baik. Memberikan pendampingan tidak hanya memberikan modal. Tetapi pembinaan yang dilakukan belum merata,”tandasnya. Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan BI, Anis berharap hal ini bisa menjadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi pelaku UMKM dan mendorong tingkat literasi mereka. Sebagaimana diketahui, literasi pelaku UMKM masih terhitung sangat rendah. Demikian juga dengan Pendidikan mereka yang kebanyakan berpendidikan rendah.

“Ketika mereka harus mengakses pembiayaan melalui perbankan atau mitranya, kemunginan juga tidak akan bisa mengangkat mereka untuk bangkit kembali. Karena untuk memahami cara mengakses pembiayaan saja, mereka kesulitan,” papar Anis.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap review BPK RI yang melaporkan bahwa khusus untuk BLT UMKM, terdapat kebocoran 1,18 Trilyun. “Dalam kesempatan ini, saya mendorong BI untuk membuka akses lebih luas lagi, dan menyentuh lebih banyak lagi pelaku UMKM. Karena pola yang diterapkan BI dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, bisa menjadi role model,”tuturnya.

Poin kedua yang diapresiasi Anis terkait dengan fokus BI terhadap pengembangan ekonomi Syariah. “Ekonomi syariah apabila diurus dengan baik, akan menjadi sumber pertumbuhan baru,”kata Anis.

Tetapi Anis menyayangkan hingga saat ini, pembahasan tentang ekonomi syariáh masih sebatas wacana dan seremoni.  “Memang perlu waktu, tetapi saya bersyukur BI sudah menjadikan ekonomi Syariah sebagai salah satu program unggulan,” katanya.

Anis mendorong agar BI tidak hanya memiliki master plan yang baik mengenai ekonomi Syariah, akan tetapi benar-benar merealisasikan master plan tersebut dengan menggarap aspek perbankan dan aspek penerima manfaat termasuk para pelaku UMKM berbasis Syariah.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Kemendikbud-Ristek Terima 75 ribu Tanda-tangan Petisi untuk Kawal Dana BOS

JAKARTA, MENARA62.COM -- Setelah 10 bulan menggalang dukungan lewat petisi daring untuk mengawal penggunaan dana bantuan operasional selama pandemi, Save The Children Indonesia akhirnya...

Tahun 2021, Momentum GMF Pertahankan Likuiditas dan Pembenahan Kinerja Keuangan 

JAKARTA, MENARA62.COM – Selama pandemi COVID-19 melanda dunia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“GMF”, “kode emiten: GMFI”) telah memetakan fokus penguatan di...

Aleg Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Perkembangan Ekonomi Syariah

JAKARTA, MENARA62.COM - Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (26/07/2021). Rapat ini membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan...

Tim Pelajar Indonesia Boyong 6 Medali pada Ajang IMO 2021

JAKARTA, MENARA62.COM - Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil merebut enam medali pada ajang International Mathematical Olympiad (IMO) 2021. Prestasi keenam pelajar ini merupakan prestasi...

Dekranasda Sleman Gelar Vaksin Untuk 1000 Pelaku UMKM

SLEMAN, MENARA62.COM - Upaya mengatasi pandemi Covid-19, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Vaksin Massal bagi pelaku UMKM, Rabu (28/7/2021). Kegiatan...