24.5 C
Jakarta

Pemerintah Didesak Terbitkan UU Perekonomian Nasional

Must read

Legislator PKS Anis Byarwati Jabat Wakil Ketua BAKN DPR RI

JAKARTA, MENARA62.COM - Bertepatan dengan hari Perempuan Internasional,  Dr Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI,  ditetapkan oleh Wakil...

Vaksinasi Covid-19 di Kemendikbud Sasar 8.750 Pegawai

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan vaksinasi bagi pegawai pada satuan kerja pusat, Senin (8/3/2021). Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-13)

Tidak Baik Terlalu Banyak Tanya. MALU bertanya sesat di jalan. Sering kita dengar pepatah ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang secara sederhana dapat kita tangkap...

Bupati Sleman Sosialisasikan Pemilihan Lurah Serentak Secara Elektronik 2021

SLEMAN, MENARA62.COM - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo memberikan pengarahan umum terkait Pemilihan Lurah Serentak secara elektronik Tahun 2021, Selasa (8/3), di Pendopo Parasamya...

MAKASSAR, MENARA62.COM– Peserta Kongres Koperasi Indonesia (KKI) ke – 3 yang diselenggarakan di Makassar – Sulawesi Selatan pada tanggal 11 – 15 Juli 2017 mendesak kepada pemerintah untuk menerbitkan Undang – Undang Perekonomian Nasional. Hal ini dikarenakan untuk mendudukkan posisi koperasi agar sejajar dengan lembaga ekonomi swasta, BUMN dan perseroan terbatas. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko dalam acara KKI di Makassar.

UU Perekonomian Nasional sangat penting karena hal ini untuk menentukan kemana arah ekonomi nasional apakah ke kanan (liberal) atau ketengah (ekonomi Pancasila). Selama ini menurut Agung, karena ketiadaan undang – undang tersebut yang terjadi adalah perekonomian nasional tidak jelas arahnya dan cenderung liberalistik.

“Untuk itulah dalam KKI kita meminta agar pemerintah untuk menerbitkan UU tersebut dan Dekopin telah menyiapkan itu semua,”ucapnya.

Dimata Agung, Koperasi sebagai pengejewantahan dari konstitusi  seperti yang tertera dalam amanat pembukaan UUD 1945 seharusnya bisa dipertegas dengan hadirnya UU Perekonomian Nasional. Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa maka muncul UU Pendidikan Nasional. Untuk itu terkait dengan keadilan sosial dalam amanah pembukaan UUD 1945 sangat perlu adanya UU Perekonomian Nasional.

Selain itu, Agung memaparkan, diadakannya KKI ke-III diharapkan menjadi tonggak atau momentum bagi gerakan koperasi untuk memberdayakan diri, tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku usaha yang lain. Terciptanya koperasi sebagai sokoguru perekonomian yang harus didukung oleh berbagai kebijakan yang mengacu pada roadmap pembangunan koperasi di Indonesia. (Agus Y)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Legislator PKS Anis Byarwati Jabat Wakil Ketua BAKN DPR RI

JAKARTA, MENARA62.COM - Bertepatan dengan hari Perempuan Internasional,  Dr Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI,  ditetapkan oleh Wakil...

Vaksinasi Covid-19 di Kemendikbud Sasar 8.750 Pegawai

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai melakukan vaksinasi bagi pegawai pada satuan kerja pusat, Senin (8/3/2021). Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-13)

Tidak Baik Terlalu Banyak Tanya. MALU bertanya sesat di jalan. Sering kita dengar pepatah ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang secara sederhana dapat kita tangkap...

Bupati Sleman Sosialisasikan Pemilihan Lurah Serentak Secara Elektronik 2021

SLEMAN, MENARA62.COM - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo memberikan pengarahan umum terkait Pemilihan Lurah Serentak secara elektronik Tahun 2021, Selasa (8/3), di Pendopo Parasamya...

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis Manfaatkan Reses untuk Jaring Aspirasi Warga

BANTUL, MENARA62.COM - Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Bantul, 5-7 Maret adalah waktu bagi seluruh anggota DPRD untuk melakukan reses...