25.7 C
Jakarta

Pendidikan Kena Pajak, Ini Pelanggaran Berat Terhadap Konstitusi Negara!

Baca Juga:

SMAN 2 Muara Enim Raih Prestasi Pada KSN-K 2021

MENARA62.COM - Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten / kota ( KSN-K ) Tahun 2021....

Mencari Desa Wisata di Bali dan Nusa Tenggara? Coba Kunjungi Ini! 

JAKARTA, MENARA62.COM - Seiring dengan perkembangan pariwisata era baru yang beranjak menuju ke arah berkualitas dan berkelanjutan, desa wisata memiliki peran yang penting untuk...

Lebih dari 1,3 Juta PTK Non PNS Cairkan Bantuan Subsidi Upah

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)...

Tingkatkan Produksi Kopi, Koperasi Wanita Gayo Ingin Dapat Dana Bergulir Kembali

Nanggroe Aceh Darussalam, MENARA62.COM - Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo), eksportir biji kopi Kabupaten Bener Meriah berharap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,...

JAKARTA, MENARA62.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah menjelaskan soal wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% kepada sektor jasa pendidikan, termasuk di antaranya sekolah. Karena menurut konstitusi, negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja untuk pendidikan.

Politisi PKS ini heran wacana tersebut bisa muncul, karena konstitusi menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945.  Dalam amandemen ke-4 UUD 1945, pasal 31 Ayat (2) menyebut setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.   “Jadi tugas negara membiayai Pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai Pendidikan dan dipajaki pula,” kata Fikri dalam siaran persnya, Jumat (11/6/2021).

Selain itu, pasal 31 ayat (4) nya merupakan mandat bagi pemerintah di Republik ini untuk mengalokasikan sebesar 20 persen belanja negara untuk Pendidikan.  “Kalau kemudian dipajakin 12 persen, nilainya menjadi berkurang lagi, ini sama saja akal-akalan,” cetus Fikri.

Fikri mengingatkan pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut pendidikan anak bangsa.  “Wacana ini telah mencederai cita-cita pendiri bangsa kita, yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus. “Harusnya pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak,” pungkas dia.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

SMAN 2 Muara Enim Raih Prestasi Pada KSN-K 2021

MENARA62.COM - Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten / kota ( KSN-K ) Tahun 2021....

Mencari Desa Wisata di Bali dan Nusa Tenggara? Coba Kunjungi Ini! 

JAKARTA, MENARA62.COM - Seiring dengan perkembangan pariwisata era baru yang beranjak menuju ke arah berkualitas dan berkelanjutan, desa wisata memiliki peran yang penting untuk...

Lebih dari 1,3 Juta PTK Non PNS Cairkan Bantuan Subsidi Upah

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)...

Tingkatkan Produksi Kopi, Koperasi Wanita Gayo Ingin Dapat Dana Bergulir Kembali

Nanggroe Aceh Darussalam, MENARA62.COM - Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo), eksportir biji kopi Kabupaten Bener Meriah berharap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,...

Ditjen Kebudayaan Segera Luncurkan Buku Panduan Hidup Di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM – Lebih dari satu tahun pandemi melanda tanah air menyebabkan hampir semua wilayah tidak terlepas dari penularan virus Covid-19. Tetapi masyarakat adat...