25.6 C
Jakarta

Salah Objek Sebut UU Perkawinan, Uji Materi UU KPK Ditolak MK

Must read

Tampilan Baru Vespa Primavera Sean Wotherspoon, Hadir di Indonesia.

JAKARTA  MENARA62.COM – Vespa Primavera Sean Wotherspoon resmi diluncurkan pertama untuk pasar otomotif Indonesia, Jumat (18/9/2020). Menurut Marco Nota Ia Diega, Presiden Direktur PT Piaggio...

Sekelumit Kisah dari 75 Tahun Kereta Api Indonesia.

JAKARTA, MENARA62.COM – Hari Kereta Api Indonesia (KAI) diperingati setiap tanggal 28 September. Di usianya 75 tahun kini terus meningkatkan pelayanannya. Transportasi umum yang...

We The Fest 2020 Hadir dengan Virtual Home Edition

BEKASI, MENARA62 – Festival musik We The Fest kembali hadir dengan format yang berbeda. Kali ini digelar secara virtual dengan mengusung tema,"A Virtual Festival...

Muhammadiyah Bangun Aula, Warga NU Ikut Kerja Bakti

Bukan hal aneh bin ajaib, jika keguyuban warga, bisa memecah "sekat" yang ada. Kisah bermula ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menetapkan lembaga PAUD Aisyiyah...

JAKARTA, MENARA62.COM – Uji materi terhadap revisi undang-undang (UU) yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 190 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum, kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu alasannya, MK menilai pemohon salah objek alias error in objecto karena mencantumkan UU tentang Perkawinan.

“Karena UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para pemohon adalah UU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto. UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” ujar Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Akibat salah objek, permohonan para pemohon mengenai Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat 13 dan Pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh MK. Apalagi, UU Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019.

Pertimbangan MK, apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 Angka 9, Pasal 30 Ayat 13 dan Pasal 31 UU 30 Tahun 2002, mestinya dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Sebab, kedua UU tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut,” tutur Enny dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim MK Aswanto, didampingi Hakim MK Manahan MP Sitompul itu.

 

 

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Tampilan Baru Vespa Primavera Sean Wotherspoon, Hadir di Indonesia.

JAKARTA  MENARA62.COM – Vespa Primavera Sean Wotherspoon resmi diluncurkan pertama untuk pasar otomotif Indonesia, Jumat (18/9/2020). Menurut Marco Nota Ia Diega, Presiden Direktur PT Piaggio...

Sekelumit Kisah dari 75 Tahun Kereta Api Indonesia.

JAKARTA, MENARA62.COM – Hari Kereta Api Indonesia (KAI) diperingati setiap tanggal 28 September. Di usianya 75 tahun kini terus meningkatkan pelayanannya. Transportasi umum yang...

We The Fest 2020 Hadir dengan Virtual Home Edition

BEKASI, MENARA62 – Festival musik We The Fest kembali hadir dengan format yang berbeda. Kali ini digelar secara virtual dengan mengusung tema,"A Virtual Festival...

Muhammadiyah Bangun Aula, Warga NU Ikut Kerja Bakti

Bukan hal aneh bin ajaib, jika keguyuban warga, bisa memecah "sekat" yang ada. Kisah bermula ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menetapkan lembaga PAUD Aisyiyah...

Meski Pandemi, Curug Barong Tetap Punya Daya Tarik Bagi Warga Jakarta

Keindahan Obyek wisata di Bogor, Jawa Barat, memang selalu memanjakan mata dan membuat orang selalu ingin mengunjunginya. Bogor, memang dikenal kaya akan curug, dan...