Empat Lawang, menara62.com – Melanjutkan agenda resesnya, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Sumatera Selatan Arniza Nilawati, S.E., M.M., menggelar silaturahmi dengan SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Empat Lawang.
Kegiatan ini diikuti Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Para SDM Pendamping PKH di Kabupaten Empat Lawang yang bertempat di Naik Daun Resto, Tebing Tinggi Empat Lawang, pada Jumat 03 Maret 2023.
Dalam pertemuan ini, Senator Arniza Nilawati kembali menjelaskan bahwa peran dan fungsi para wakil daerah yang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya, Arniza Nilawati mendengarkan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKH di Kabupaten Empat Lawang. Berbagai kendala dalam keberlangsungan Program Keluarga harapan antara lain mengenai teknis pelaksanaan, luasnya wilayah dampingan menjadi salah satunya.
Arniza Nilawati mengatakan, SDM PKH Kabupaten Empat Lawang harus menyiapkan kesiapan mental Pendamping PKH karena kerap diuji oleh masyarakat, terutama saat melakukan verifikasi data warga kurang mampu, data nama warga yang tidak bisa ditemui saat verifikasi maupun kondisi warga yang tergolong mampu namun mengaku miskin dengan harapan bisa mendapatkan bantuan sosial PKH.
Terkait hal ini, Senator Arniza Nilawati memberikan semangat dan motivasi agar para SDM Pendamping PKH Kabupaten Empat Lawang tetap berupaya menjalankan tugas sesuai prosedur kebijakan Kementerian Sosial.
Pertemuan ini juga akan menjadi bahan temuan Arniza Nilawati dari para SDM Pendamping PKH dari hasil aspirasi dan masukan masyarakat mengenai kondisi krisis warga bukan penerima PKH dengan mendorong penyampaian informasi kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan dan masukan masyarakat.
Atau dengan kata lain informasi yang didapat Arniza Nilawati ini menjadi wadah penyampaian informasi melalui jalur bottorm up atau dari masyarakat kepada pemerintah agar dapat segera ditindaklanjuti mengingat informasi tersebut berasal langsung dari masyarakat yang mengalami sehingga diharapkan dapat segera teratasi.
(RZP/Riil)
