SOLO, MENARA62.COM – Ancaman musim kemarau panjang kembali menjadi perhatian di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan curah hujan tidak hanya berdampak pada berkurangnya ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan risiko gagal panen, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap kebakaran.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, hingga Juni 2026. Sejumlah wilayah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal akibat dinamika iklim global, termasuk potensi fenomena El Nino yang dapat menurunkan intensitas hujan di berbagai daerah.
Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Aziz Akbar Mukasyaf, menjelaskan bahwa langkah mitigasi sejak dini menjadi hal penting untuk meminimalkan dampak yang lebih luas.
Menurutnya, secara umum Indonesia memiliki dua musim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau, meskipun karakteristik iklim di setiap wilayah dapat berbeda-beda.
“Musim kemarau ditandai dengan curah hujan yang berada di bawah rata-rata. Namun, bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Hujan masih dapat terjadi, hanya intensitas dan frekuensinya lebih rendah dibandingkan musim penghujan,” jelasnya, Sabtu (16/5).
Aziz menuturkan bahwa beberapa wilayah Indonesia bagian tengah memiliki karakteristik iklim semi-kering (semi-arid), seperti kawasan Nusa Tenggara dan wilayah sekitarnya. Di daerah tersebut, curah hujan pada musim penghujan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain, sehingga dampak kemarau panjang akan terasa lebih signifikan.
Ia menambahkan bahwa perubahan iklim global turut memengaruhi pola musim di Indonesia, termasuk meningkatnya ketidakpastian awal musim hujan maupun musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan kejadian cuaca ekstrem, seperti kekeringan panjang maupun hujan dengan intensitas tinggi, menjadi semakin sulit diprediksi masyarakat.
Menurut Aziz, kemarau panjang berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi lingkungan. Menurunnya curah hujan menyebabkan cadangan air tanah berkurang, terutama pada wilayah dengan tutupan vegetasi yang rendah.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan vegetasi dengan sistem perakaran yang beragam dapat membantu meningkatkan infiltrasi dan mempertahankan kelembapan tanah, sehingga ketersediaan air tanah relatif lebih terjaga dibandingkan lahan terbuka atau kawasan dengan vegetasi minim.
“Ketika ketersediaan air menurun, tanaman akan mengalami stres air, mengering, dan menjadi lebih rentan terbakar. Hal ini dapat berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan, termasuk risiko gagal panen yang akhirnya mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, vegetasi yang mengering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghasilkan asap yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pernapasan lainnya.
“Jadi ada rangkaian dampak yang saling berkaitan dari kemarau panjang apabila tidak dimitigasi sejak awal,” tambahnya.
Aziz menjelaskan bahwa mitigasi karhutla perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau karena karakteristik tanahnya yang menyimpan banyak air. Ketika gambut mengering, risiko kebakaran meningkat secara drastis dan api dapat menyebar hingga ke lapisan bawah permukaan tanah.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi melalui penyampaian informasi cuaca dan iklim secara masif kepada masyarakat, terutama terkait potensi El Nino maupun kondisi kemarau panjang.
“Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan secara online. Informasi harus benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, khususnya desa-desa di sekitar kawasan hutan,” pesannya.
Selain sosialisasi, Aziz juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini (early warning system) berbasis informasi cuaca, hotspot, dan kondisi kekeringan agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih cepat sebelum kebakaran meluas.
Menurutnya, masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi kemarau panjang maupun kebakaran hutan. Oleh sebab itu, edukasi dan pelatihan mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam sektor pertanian, ia menyebut penerapan teknik irigasi hemat air, seperti irigasi tetes, dapat membantu menjaga efisiensi penggunaan air selama musim kemarau, terutama untuk komoditas pertanian dan perkebunan.
Selain itu, Aziz mendorong adanya dukungan pemerintah berupa insentif maupun subsidi untuk pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering.
“Alangkah lebih baik apabila ada dukungan berupa subsidi atau insentif untuk varietas-varietas pertanian yang tahan kering dan unggul,” sarannya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem agroforestry atau wanatani karena dinilai mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat. Sistem tersebut dapat membantu menjaga kelembapan tanah, meningkatkan cadangan air, dan mengurangi risiko kebakaran lahan.
Menurutnya, pola vegetasi campuran lebih baik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dibandingkan lahan monokultur yang hanya ditanami satu jenis tanaman.
Aziz turut menekankan pentingnya kerja sama antara Perhutani dan masyarakat desa sekitar hutan melalui sistem tumpang sari atau agroforestry, yaitu penanaman tanaman pertanian di sela-sela tegakan pohon hutan.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus ikut menjaga kawasan hutan dari risiko kerusakan dan kebakaran.
Di akhir wawancara, Aziz mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, menghadapi kemarau panjang tidak cukup hanya dengan penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memerlukan perubahan pola pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan agar ketahanan lingkungan serta ketahanan pangan tetap terjaga di masa depan. (*)
