SOLO, MENARA62.COM – Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan jantung dalam pelaksanaan program sekolah penggerak sebagai salah satu bukti adanya perubahan di satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan di kota dan kabupaten, dibutuhkan sinergitas dan dukungan dari beberapa pengambil kebijakan di kota/kabupaten, yaitu: Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
Sinergi Komponen Daerah Dukung IKM
Arifin Prasetio selaku ketua panitia menyampaikan bahwa Platform merdeka mengajar bisa diakses oleh sekolah sebagai bahan mandiri sekolah untuk belajar di komunitas sekolah.
“Sekolah/madrasah bisa menjadikan Platform Merdeka Mengajar sebagai bahan belajar terbaik untuk diunduh dan dijadikan bahan belajar kelompok di Satuan Pendidikan agar dalam implementasinya tetap pada jalurnya,” ujarnya.
Sekolah/Madrasah dalam pengembangannya bisa menggunakan raport pendidikan untuk identifikasi dan refleksi dalam mengembangkan sekolah berbasis data, sehingga dalam implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan sinergi dan dukungan stake holder Pendidikan.
“Dukungan dari para pengambil kebijakan di daerah Kota/Kabupaten di Jateng yaitu: Kemenag, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan sangat dibutuhkan dalam suksesnya IKM sehingga hari ini kami undang untuk mengikuti Sosialisasi IKM dan diikuti oleh 105 peserta selama 3 hari 5 – 7 Juli 2022 di hotel Lorin Solo,”tambahnya.
Sukses IKM di Satuan Pendidikan
Plt. Kepala BBPMP Jateng, Nugraheni Tri Astusti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun ajaran baru akan dilaksanakan pada 11 Juli 2022 di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Adalah pendaftar tertinggi IKM di Indonesia, mulai jenjang PAUD, SD,SMP, SMA dan SMK. Pendaftar 32.000 sekolah/madrasah secara mandiri.
“Suatu kebanggaan bagi insan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang jumlah pendaftar IKM Satuan Pendidikan Mandiri terbanyak di Indonesia. Antusiasme sekolah-sekolah ini patut diapresiasi sehingga dibutuhkan kesatuan langkah dari pihak terkait di daerah agar bisa sukses dan lancar IKM di satuan pendidikan,”ujarnya.
Strategi Implementasi Kurikulum merdeka.
Memanfaatkan Platform merdeka mengajar, semua sekolah bisa mengikuti pelatihan dengan menggunakan Platform tersebut.
“Perlu dorongan, motivasi dan pendampingan bagi satuan Pendidikan IKM Mandiri sejumlah 32.032 sekolah melakukan login Platform merdeka mengajar dan segera mengunduh untuk dipelajari sebagai bahan dalam menyambut ajaran baru,”imbuhnya.
B2PMP telah melakukan sosialisasi kepada peserta coacing clinic kepada pengawas sekolah agar bisa mengembangkan kepada sekolah lain agar menggunakan Platform merdeka mengajar.
“Kami sudah memberikan training dan pendampingan agar sekolah diminta mengikuti seri webinar IKM, bagaimana pemanfaatan merdeka mengajar dengan melakukan login,”jelas Nugraheni.
Gaya Belajar Siswa Dukung Nilai Assesment
Pada diri siswa memiliki kebutuhan belajar berbeda-beda sehingga dalam pembelajaran para siswa harus mendapatkan pelayanan gaya belajarnya yang unik dan menarik.
“Gaya belajar siswa ini harus dimasukkan dalam RPP sehingga nampak perubahan dalam pembelajaran dan itulah salah satu ciri implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” tambahnya.
Pendekatan komunitas belajar di internal dan eksternal sekolah agar para guru menyamakan persepsi dan membuat perangkat mengajar yang sesuai sehingga bisa meningkatkan nilai assesment nasional
Platform Merdeka Mengajar
Implementasi sekolah mandiri dengan mengundang narasumber dari sekolah penggerak sebagai sekolah model baik Kepsek maupun gurunya yang datanya ada di platform merdeka mengajar.
“Mengajak mitra pembangunan baik dari beberapa lembaga yang sudah menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten yang sekolahnya sudah mendaftar di IKM yang bisa mendampingi implementasi mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,”jelasnya lagi.
Bantuan lewat WA yang bisa membantu sekolah dalam mencari solusi ketika mengalami kesulitan dalam implementasi IKM bagi sekolah mandiri, sekolah bisa mengakses: kurikulum.merdeka.go.id yang berisi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Sekolah bisa memilih dari ketiga tersebut untuk sekolahnya.
Di daerah membentuk satgas implementasi kurikulum merdeka dalam mendampingi sekolah sesuai kurikulum yang dipilih.
Co kapten yang berasal dari guru juga bisa membantu sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
“B2PMP membantu Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui pelatihan kepada sekolah penggerak, IKM dan pengawas sekolah sehingga pihak terkait bisa menjadi motor pergerakan implementasi Kurikulum Merdeka,” pungkasnya.
Saat selesai pembukaan KH Ahmad Kholid Suyono, Ketua Dewan pendidikan Kabupaten Rembang setelah mengikuti sesi pembukaan menyampaikan dengan antusias demi suksesnya IKM di daerah.
“IKM di daerah perlu membentuk tim penggerak lintas lembaga dan pemantau untuk memotivasi sekolah. Di Kabupaten Rembang, jumlah madrasah lebih banyak terutama swasta dan perlu sentuhan khusus agar bisa implementasi IKM dengan baik, saling bersinergi dan tidak diskriminasi, melalui bupati yang bisa mensuport kegiatan ini,”harapnya.
Sedangkan Sa’dulloh, Kasi Pendma Kemenag Kabupaten Rembang mengatakan bahwa KMA 347 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka ada 2 pilihan, tetap menggunakan K13 untuk berinovasi atau pilihan kedua menggunakan IKM sesuai visi misi madrasah.
Dukungan berbagai pihak yang positif akan memberikan pengaruh yang kuat bagi satuan Pendidikan dalam menyongsong implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran tahun ini. (Goes Ipoel)
