JAKARTA, MENARA62.COM – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Satkar Ulama (AMSI), Jiaul Haq, S.Sos., MM menilai pemerintah dan DPR RI tidak kritis dan sensitive terhadap masyarakat. Terbukti, sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR RI tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Padahal di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini tengah berat, kata Jiaul Haq, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun elite politik seharusnya diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, bukan justru menambah masalah.
“Rakyat sedang menghadapi kesulitan, jangan tambah luka dengan kebijakan yang tidak rasional. Bila aspirasi ini diabaikan, kepercayaan rakyat bisa hilang dan pemerintahan republik ini bisa lumpuh,” tegas Jiaul Haq, dalam pernyataan tertulisnya Sabtu (30/8/2025).
Menyikapi situasi dan kondisi politik yang semakin tidak kondusif, DPP AMSI melayangkan 9 tuntutan yang ditujukan kepada para pemimpin dan elite negeri ini. Adapun 9 tuntutan tersebut:
- Batalkan rencana kenaikan tunjangan DPR RI.
- Batalkan kenaikan pajak yang menekan rakyat kecil.
- Lakukan revisi APBN dengan memangkas pos anggaran yang tidak mendesak.
- Fokus pada kebijakan untuk perbaikan ekonomi rakyat.
- Menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
- Segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi.
- Melakukan reshuffle terhadap anggota DPR RI yang arogan dan tidak berpihak pada rakyat.
- Bebaskan demonstran yang ditahan karena menyuarakan aspirasi rakyat.
- Jatuhkan hukuman berat bagi para koruptor tanpa pandang bulu.
Menurut Jiaul Haq, sembilan poin tersebut adalah langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, agar demokrasi tetap terjaga dan rakyat kembali percaya pada lembaga negara.
“Kami tidak ingin rakyat kehilangan harapan. Pemerintah harus segera mendengar suara ini sebelum keadaan makin memburuk,” pungkasnya.
