25.6 C
Jakarta

Aziz Syamsuddin: Pensiunan ASN dan TNI-POLRI Perlu Jeda 5 Tahun Terjun ke Politik

Must read

Terapkan Protokol Kesehatan dengan Baik, Menhub Apresiasi Petugas Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi para petugas di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal tersebut disampaikan...

Authenticity Meraih Dua Penghargaan Bergengsi dari ICMA 2020

JAKARTA, MENARA62.COM -- Authenticity meraih dua penghargaan bergengsi melalui program digitalnya. Penghargaan tersebut diantaranya, "1st Winner untuk kategori The Best Content Marketing Implementation in...

Malam Puncak Acara “Tegal Youth Fest 2020”, Komunitas Kepemudaan di Tegal Adakan Silaturahmi Bersama dan Luncurkan Buku

TEGAL, MENARA62.COM -- Organisasi kepemudaan Tegal adakan silaturahmi bersama secara langsung dengan undangan terbatas supaya tetap mengikuti protokol kesehatan di Gamelan Kopi, Tegal pada...

Toekang Ketjos, Bisnis Unik Dua Kawan Lama

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi memberikan dampak finansial kepada hampir seluruh pelaku usaha di dunia. Tak terkecuali dengan Obin dan Derry. Mereka berdua sebelumnya memiliki...

JAKARTA, Menara62.com – Wakil Ketua DPR RI Aziz syamsudin mengatakan seharusnya butuh waktu jeda lima tahun bagi Pensiunan ASN TNI dan Polri baru masuk ke arena politik.

“Kami akan mendorong agar ada aturan yang mengatur misalnya menunggu lima tahun dulu bagi pensiun, baru masuk anggota atau calon dari partai politik manapun. Hal ini harus di atur supaya fair dan tentu untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa saja terjadi saat masih menjabat.

“Demikian disampaikan Aziz Syamsuddin saat menerima kunjungan Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/9).

“Hal tersebut penting untuk menjaga netralitas ASN serta TNI/Polri dalam menjalankan amanahnya sebagai abdi negara,” jelas Aziz.

Kunjungan Mappilu PWI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Dewan Penasihat Mappilu PWI Mirza Zulhadi. Turut hadir antara lain Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo, Sekretaris Mappilu PWI Nurcholis Basyari, Divisi Pengawasan dan Pemantauan Mappilu Suradi, serta Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

Azis melanjutkan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak. Termasuk oleh media dan masyarakat yang turut memantau pemilu. Ia menyambut baik kehadiran Mappilu PWI yang diharapkannya turut mengamati proses pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini .

“Saya menyambut baik Mappilu dan PWI yang mau terlibat untuk mengamati (Pilkada) ini, mari kita sama-sama mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan PKPU yang tengah dipersiapkan,” ujarnya.

Menurut Aziz keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilakukan karena melalui sejumlah pertimbangan sebab pandemi covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, sementara ada sekitar 60 persen daerah yang kepala daerahnya akan memasuki akhir periode jabatan.

“Belum ada parameternya kapan pandemi ini berakhir, sehingga kalaupun ditunda tidak ada kepastian. Hal ini banyak rentetannya sebab pejabat sementara tidak bisa mengambil keputusan besar dan membuat program untuk memajukan daerah,” ungkapnya.

Terkait protocol kesehatan politisi Golkar ini menghimbau Mappilu PWI turut mengawasi daerah yang melaksanakan Pilkada agar tidak ada pelanggaran protokol kesehatan serta money politic yang menciderai pilkada.

“Kita minta ke Mendagri pengetatan protokol kesehatan, serta kepada pasangan calon, harus menjadi penyemangat untuk mengajak timses maupun pendukungnya menaati protokol kesehatan, tentu dengan adanya Mappilu silakan mengawasi daerah yang akan melaksanakan pilkada ini termasuk money politic,” ujarnya.

Sementara itu Sekertaris Mappilu PWI mengatakan wacana yang dilontarkan Aziz terkait perlunya jeda lima tahun bagi pensiunan ASN dan TNI-Polri untuk terjun ke politik praktis menjadi wacana yang patut didiskusikan ke ranah publik.

“Itu ide yang cerdas dari Wakil Ketua DPR yang juga tokoh muda Partai Golkar. Saya kira DPR bersama pemerintah perlu menuangkannya dalam bentuk aturan hukum agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana belaka,” kata Nurcholis yang juga alumni PascaSarjana Ilmu Komunikasi Politik FISIP UI.

Terkait dengan rencana penerbitan peraturan KPU tentang pelarangan kampanye massa dan menggantinya dengan kampanye via daring dan _door to door_, menurut Nurcholis hal itu perlu diawasi secara ketat. Terutama, kampanye dari pintu ke pintu.

“Mappilu PWI dengan jaringannya hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota siap mengawasi agar kampanye _door to door_ tidak malah menyuburkan praktik politik uang.”

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Terapkan Protokol Kesehatan dengan Baik, Menhub Apresiasi Petugas Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi para petugas di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal tersebut disampaikan...

Authenticity Meraih Dua Penghargaan Bergengsi dari ICMA 2020

JAKARTA, MENARA62.COM -- Authenticity meraih dua penghargaan bergengsi melalui program digitalnya. Penghargaan tersebut diantaranya, "1st Winner untuk kategori The Best Content Marketing Implementation in...

Malam Puncak Acara “Tegal Youth Fest 2020”, Komunitas Kepemudaan di Tegal Adakan Silaturahmi Bersama dan Luncurkan Buku

TEGAL, MENARA62.COM -- Organisasi kepemudaan Tegal adakan silaturahmi bersama secara langsung dengan undangan terbatas supaya tetap mengikuti protokol kesehatan di Gamelan Kopi, Tegal pada...

Toekang Ketjos, Bisnis Unik Dua Kawan Lama

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi memberikan dampak finansial kepada hampir seluruh pelaku usaha di dunia. Tak terkecuali dengan Obin dan Derry. Mereka berdua sebelumnya memiliki...

LBH PP Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Oknum Pemukul Relawan MDMC

JAKARTA, MENARA62.COM - LBH PP Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) PP Muhammadiyah, YLBHI, KontraS, LBH Masyarakat, LBH...