JAKARTA, MENARA62.COM – Pandangan pemerintahan Presiden Jokowi makin tampak keliru. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, radikalisme dan terorisme tidak bisa dinilai dari pakaian cadar, celana cingkrang, atau jenggot. Pelaku terorisme di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta, pada 2016, bahkan mengenakan celana jins yang menutupi mata kaki, bertopi, dan berwajah klimis.
“Kasus terorisme di kawasan Sarinah itu, pelakunya mengenakan celana jins, kaus, dan topi,” kata Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri P Lubis, dalam rilisnya, seperti disiarkan Antaranews.com, Jumat (8/11/2019).
Jadi, menurut dia, BNPT dalam menilai seseorang bukan dari penampilan fisiknya. “Yang paling bahaya adalah pemikirannya. Radikal dalam pemikiran, radikal dalam sikap, dan radikal dalam tindakan,” ujar Hendri, usai kegiatan yang digelar oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau (Kepri), di Batam, Kamis (7/11/2019).
Hendri pada acara yang menghadirkan 105 tenaga pengajar tingkat PAUD, TK, SD, SMP/sederajat itu meluruskan persepsi yang salah tentang ciri radikal terorisme yang selama ini menjadi perdebatan berbagai kalangan. Ia menegskan, menilai seseorang sebagai teroris dan radikal hanya dari jenggot, cadar maupun celana cingkrang adalah pemikiran yang sederhana dan keliru.
“Tidak ada korelasi yang kuat antara pakaian dan ideologi seseorang. Artinya, seseorang yang memakai celana cingkrang, jenggot, dan cadar bukan ciri pelaku terorisme,” ujar mantan Dansatinterl BAIS TNI
Menag Minta Maaf
Sementara Menteri Agama (Menag) Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi berharap polemik radikalisme, cadar, dan celana cingkrang disudahi. Mantan wakil Panglima TNI yang sempat membuat gaduh jagat politik nasional karena mengembuskan isu radikalisme yang dikakitkan larangan cadar dan celana cingkrang ini ingin fokus pada pelayanan terbaik kepada seluruh umat beragama.
“Polemik tentang itu sudah clear. Saya minta maaf kalau sampai menimbulkan amarah. Kini akan fokus melayani seluruh umat beragama seadil-adilnya,” kata Menag usai rapat kerja DPR-Kemenag di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan sejumlah program Kemenag untuk pelayanan umat beragama sangat bervariasi baik menyangkut kerukunan, pendidikan agama dan keagamaan, haji serta sertifikasi halal.
