25.6 C
Jakarta

Capaian Lima Tahun Kinerja Kementerian Perhubungan: KPBU dan KSP Buat APBN Menjadi Efisien

Must read

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

Outlook 2021, HIPMI Nilai UU Cipta Kerja Bawa Indonesia keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda...

JAKARTA, MENARA62.COM — Kementerian Perhubungan dalam lima tahun ini (2014-2019) gencar melaksanakan skema proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hengki Angkawasan di Jakarta (22/10/2019) mengatakan bahwa kedua skema proyek ini membuat APBN yang dianggarkan untuk Kementerian Perhubungan menjadi efisien dan tepat guna.

“Daerah-daerah yang sudah mapan secara ekonomi dan komersil dikerjasamakan, baik melalui KSP maupun KPBU, baik dengan BUMN maupun dengan swasta. Ini suatu langkah yang bagus dimana APBN kita yang terbatas itu benar-benar dimanfaatkan ke daerah terluar, terdalam, dan perbatasan, karena kalau diserahkan ke swasta itu swasta tidak mau. Jadi negara hadir di sana, yang sudah bisa ke swasta kita dorong swasta,” sebut Hengki.

Hengki menjelaskan bahwa skema KPBU dan KSP bukan menjual proyek melainkan melakukan kerjasama konsesi dalam jangka waktu tertentu. Dan penerima konsesi akan menanggung seluruh biaya baik capital expenditure (capex) maupun operating expenditure (opex).

“Tolong dicatat KPBU dan KSP itu bukan menjual, tetapi mengkerjasamakan konsesi dalam waktu tertentu, biasanya 20-30 tahun. Otomatis si penerima konsesi, harus menanggung biaya-biaya baik itu capex maupun opex,” jelas Hengki.

Hengki mencontohkan KSP Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani Jayapura, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, yang dikerjasamakan pada Ahad (13/10/2019). Ia menyebut satu bandara bisa menghemat kira-kira 100 milyar setahun, baik Capex (Capital Expenses) dan Opex (Operational Expenses). Jadi pemerintah bisa melakukan penghematan kira-kira 300 milyar per tahun. Skema kerjasama pemanfaatan ini juga diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain agar melalukan kerjasama dengan pemerintah.

“Saya pikir ini suatu iklim investasi yang bagus, karena dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berkembang maka banyak lagi swasta yang percaya bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang baik,” tambahnya.

Lebih lanjut selain KPBU dan KSP, Hengki menyebut bahwa Kemenhub telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 6 tahun berturut-turut. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri.

Dalam pemberian opini, BPK memiliki kriteria penilaian yang mencakup 4 hal yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan atas pengungkapan (full disclosure), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hasil pemeriksaan yang diterima merupakan pedoman untuk melakukan peningkatan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan negara, dan menjadi momentum untuk terus melanjutkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kualitas penganggaran, pengelolaan aset dan akuntansi serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

“Kemenhub bersyukur telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, 6 kali berturut-turut. Ini suatu prestasi tersendiri. Kami berkomitmen untuk berusaha lebih keras dan mengatasi permasalahan yang ada, diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan peingkatan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta dapat mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun selanjutnya,” tutur Hengki. (HH)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Biasakan Mengambil Risiko Sedang

Oleh: Ashari, SIP* Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sisi positif yang dapat kita ambil adalah munculnya aneka usaha baru. Baik skala rumahan alias...

ASN Sleman dan Karyawan Bank BPD DIY Gowes Bareng

SLEMAN, MENARA62.COM -  Sejumlah ASN Pemkab Sleman bersama dengan karyawan serta pimpinan Bank BPD DIY Cabang Sleman melakukan gowes bareng, Jumat (23/10/2020). Kegiatan yang...

LSP UMY Jalani Witness BNSP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalani proses witness sebagai rangkaian akhir untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi...

Outlook 2021, HIPMI Nilai UU Cipta Kerja Bawa Indonesia keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda...

YLKI Apresiasi Kinerja Polres Lahat  Tangkap Penimbunan Elpiji Subsidi, Berharap Diusut Tuntas  Pasal Berlapis

LAHAT, MENARA62.COM-Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe'i, ST. SH sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian Resort Lahat dalam rangka mengimplementasikan program NAWACITA...