25.6 C
Jakarta

Dirut LPDB: Pembiayaan KUMKM Perlu Dibenahi

Must read

Tekad Indonesia Menjadi Negara Maju pada Tahun 2045

JAKARTA, MENARA62.COM - Indonesia bertekad menjadi negara maju, pada 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakan pembangunan Suistainable Development...

ITS Luncurkan Kapal Autonomuos, Menhub: Saatnya Indonesia Kuasai Teknologi Maritim

JAKARTA, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi maritim karena Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Telebih...

Lulusan PT Kemenhub Siap Memperkuat Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Seluruh Wilayah NKRI

TEGAL, MENARA62.COM -- Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi memimpin upacara Wisuda Perwira Transportasi Darat Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal dengan menerapkan protokol...

Bantuan Kuota Internet bagi 27,3 Juta Siswa dan Guru Mulai Disalurkan

JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua September kepada 27.305.495 nomor telepon selular (ponsel)...
JAKARTA, MENARA62.COM–Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Kemas Danial mengusulkan kepada pemerintah perlu dilakukan pembenahan sistem pembiayaan pada sektor Koperasi dan UMKM. Menurut Kemas pembiayaan KUMKM selama ini tidak efektif karena terjadi tumpang tindih kewenangan. Usulan itu disampaikan Kemas Danial dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM” di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Selasa (25/4/2017). Turut hadir dalam acara itu Anggota KEIN Hendri Saparini, Executive Vice President PT PNM Arif Mulyadi serta perwakilan perusahaan BUMN.
“Sehingga tidak ada duplikasi. Masa LPDB kasih, di BUMN kasih, yang lain juga kasih. Ini kan jadinya tidak efektif,” tandas Kemas. Kemas mengatakan pembenahan sistem pembiayan KUMKM ini bisa diwujudkan dengan dibentuknya satu badan khusus yang merupakan gabungan beberapa lembaga yang selama ini menangani masalah pembiayaan KUMKM. Seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan LPDB. Badan ini akan diberi nama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia yang berada di bawah Presiden Jokowi.
“Kita harus punya gagasan yang sama, kita harus satu di bawah presiden akan mudah kontrol terhadap lembaga pembiayaan UKM. Karena itu, tolong (KEIN) sampaikan ke bapak presiden pembiayaan tidak efisien yang perlu kita benahi,” kata Kemas.
Kemas mengungkapkan bahwa usulan LPDB menjadi sebuah badan khusus sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi, namun hingga kini belum direspon. Tanpa berbentuk badan, LPDB tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, karena terkendala tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat. “Kenapa itu terjadi karena LPDB ini tidak punya cabang. LPDB ada kluster tiga, sehingga kami bentuk tim task force (satgas),” ujar Kemas.
Sejak 2016, pihaknya telah membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota, yaitu, Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat). Tahun ini satgas ditargetkan akan terbentuk di tiga kota, yakni Medan, Bali dan Samarinda. Sesuai dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam Kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sehingga tidak memiliki kantor wilayah di daerah. Hal ini pula yang menyebabkan LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah.
Dalam menjalankan tugasnya LPDB berada di bawah naungan tiga kementerian. Misalnya Kementerian Keuangan mempersiapkan keuangannya, Kemenkop UKM mempersiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kemenpan RB membuat organisaasinya. “LPDB ini dananya memang kecil tapi jangan salah peruntukan bagi masyarakat sangat besar, sangat jelas sasarannya untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskian, dan pengangguran,” tukas Kemas.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota KEIN Hendri Saparini mengakui LPDB sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pengembangan KUMKM di tanah air. Karena itu, usulan supaya perlunya pembenahan pembiayaan KUMKM ini akan dipertimbangkan untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.
- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Tekad Indonesia Menjadi Negara Maju pada Tahun 2045

JAKARTA, MENARA62.COM - Indonesia bertekad menjadi negara maju, pada 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakan pembangunan Suistainable Development...

ITS Luncurkan Kapal Autonomuos, Menhub: Saatnya Indonesia Kuasai Teknologi Maritim

JAKARTA, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sudah saatnya Indonesia menguasai teknologi maritim karena Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Telebih...

Lulusan PT Kemenhub Siap Memperkuat Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Seluruh Wilayah NKRI

TEGAL, MENARA62.COM -- Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi memimpin upacara Wisuda Perwira Transportasi Darat Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal dengan menerapkan protokol...

Bantuan Kuota Internet bagi 27,3 Juta Siswa dan Guru Mulai Disalurkan

JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua September kepada 27.305.495 nomor telepon selular (ponsel)...

Kenali Lalilulelo, Gejala Dini Pikun

Lalilulelo suatu istilah singkatan untuk mempermudah mengenali gejala dini pikun/demensia. Lalilulelo memiliki arti labil, linglung, lupa, lemot, dan logika menurun. Demikian dikemukakan oleh dr....