JAKARTA, MENARA62.COM– Pakar Ekonomi Indonesia Prasetijono Widjojo mengatakan bahwa pelambatan ekonomi global dan nasional merupakan keadaan nyata yang saat ini tidak dapat dipungkiri. Pelambatan ekonomi yang berujung pada maraknya kemiskinan, membawa dampak genosida.
“Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan akan membuat generasi penerus kalah bersaing dengan negara lainnya,” tutur Prasetijono di sela Diskusi Panel Serial (DPS) bertema Aktualisasi Trisakti Dalam Bidang Ekonomi, Sabtu (04/11/2017).
Hadir sebagai pembicara dalam DPS tersebut Dr. Bambang Subianto, Menteri Keuangan Kabinet Reformasi dan Harbrinderjit Singh Dillon, tokoh HAM. Selain itu, hadir pula Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan Prof. Dr. La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.
Pelambatan ekonomi, lanjut Presetijono mewajibkan semua pihak untuk saling bergandeng tangan agar bangsa Indonesia mampu keluar darinya, atau bahkan lebih survive dari keadaan sebelumnya. Karenanya sangat diperlukan segera terjadinya penguatan ekonomi yang berujung pada kemandirian ekonomi, agar pelambatan ekonomi yang terjadi selama ini dapat di atasi.
Menurutnya sinergi antara Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan harus dikedepankan. Selain itu tak kalah pentingya adalah political will terhadap prioritas pembangunan serta kebijakan afirmasi untuk mengatasi menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Salah satu cara untuk mempercepat penguatan ekonomi yang berujung pada kemandirian ekonomi, lanjut adalah dengan cara mereview kembali berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Tujuannya untuk melihat konsistensinya dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 (penerapan pasal 33), serta mengkaji secara lintas sektor agar peraturan perundangan yang ada tidak saling tumpang tindih, dapat saling bersinergi, dan bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.
Sementara itu, menurut H.S. Dillon, Tokoh Hak Azasi Manusia, konsep kebijakan politik dan ekonomi terpimpin ala Deng Xiaoping, pada dasarnya mencontoh demokrasi dan ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini mampu membuat Cina berhasil membawa ekonomi Cina yang sangat kuat menyaingi Amerika Serikat dalam waktu singkat. Konsep-konsep yang baik dari bangsa Indonesia tersebut, sayangnya tidak digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Bambang Subianto, Menteri Keuangan Kabinet Reformasi mengatakan kecilnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia merupakan peninabobokan data yang menghalangi semangat pemberantasan kemiskinan. Data ini terjadi karena ketidakjujuran data yang digunakan oleh BPS.
“Ketidakjujuran data yang ada dan tidak adanya pemerataan menjadi kunci maraknya kemiskinan. Karena itu keterbukaan informasi dan pemerataan dalam segala hal, harus diutamakan agar kemiskinan dapat dikurangi, kemandirian ekonomi dapat diraih”, kata Bambang Subianto.
