JAKARTA, MENARA62.COM — Pemerintah Indonesia meminta semua negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) untuk memberi dukungan terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Sikap ini dinyatakan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 GNB di Baku Congress Centre, Baku, Azerbaijan pada 25-26 Oktober 2019.
“Isu kemerdekaan Palestina telah menjadi prioritas selama masa jabatan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Dubes Azerbaijan Husnan Bey Fenanie selaku Ketua Delegasi RI dalam pertemuan GNB tersebut, melalui keterangan tertulis KBRI di Baku, Ahad (27/10/2019).
Ia juga menekankan pentingnya bagi negara anggota GNB untuk mendukung peran Palestina dalam berbagai organisasi internasional. “Termasuk, kepemimpinan Palestina di G-77 tahun ini,” kata Husnan.
G-77 adalah koalisi 134 negara berkembang yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif para anggotanya dan menciptakan kapasitas negosiasi bersama di PBB. Terdapat 77 anggota pendiri dari organisasi tersebut. Pada November 2013, berkembang menjadi 134 negara anggota, termasuk Tiongkok.
“Pemerintah Indonesia juga meminta negara anggota GNB untuk membantu Palestina melalui peningkatan perdagangan dan program-program pengembangan kapasitas dalam tata kelola pemerintahan,” imbuh Husnan.
KTT ke-18 GNB, sebagaimana dilaporkan Antaranews.com, mengusung tema “Upholding the Bandung Principles to ensure concerted and adequate response to the challenges of contemporary world” (Menjunjung tinggi Dasa Sila Bandung untuk memastikan tanggapan yang terpadu dan memadai terhadap tantangan dunia kontemporer). KTT kali ini juga membahas upaya untuk merespon isu-isu global dengan dilandasi Dasasila Bandung yang melahorkan GNB.
“Kerja sama GNB saat ini harus diarahkan bagi hal-hal yang membawa dampak konkret bagi rakyat,” ujar Dubes Husnan.
Pada sesi pembukaan KTT GNB ke-18, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros melakukan serah terima keketuaan GNB kepada Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev.
Dalam sambutan pembukanya, Presiden Aliyev menekankan pentingnya penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional, kedaulatan, integritas wilayah, dan kerja sama antara negara anggota GNB. Ia mengimbau agar GNB solid dalam menjalankan kepentingan negara berkembang di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik.
Presiden Majelis Umum PBB, Duta Besar Tijjani Muhammad Bande, hadir dalam sesi pembukaan dan menyampaikan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, serta penghormatan terhadap Piagam PBB dan hak asasi manusia (HAM).
Isu-isu pokok yang dibahas oleh negara anggota dalam sesi debat umum KTT GNB ke-18, antara lain mengenai relevansi dan penghormatan terhadap Dasasila Bandung, solidaritas anggota GNB terhadap permasalahan Palestina, pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, keamanan siber, pemberantasan terorisme dan upaya menentang unilateralisme.
GNB adalah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara dan bertujuan untuk menjamin perdamaian internasional serta kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai cikal-bakal berdirinya GNB pada 1961.
