25.6 C
Jakarta

IPDN dijadikan PT Swasta, Becanda Kali Ya?

Must read

Diskusi Bersama Warga Sulteng, Jubir Presiden Sampaikan Produktivitas Sosial Ekonomi Merupakan Perhatian Utama

Palu - Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh terkait menjaga produktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sebagai kepala negara, dirinya selama ini telah...

Program “Belanja di Warung Tetangga” Diyakini Mampu Menyaingi Retail Modern

Jakarta, MENARA62.COM - Program "Belanja di Warung Tetangga" yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN Pangan dan diluncurkan pada medio April 2020...

LPDB-KUMKM Targetkan 4,8 Juta UMKM Mendapat Dana PEN

Jakarta, MENARA62.COM Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 1 triliun untuk...

Luncurkan Produk Terbaru, Solusi Nojorono Atasi Dampak Pandemi Global Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pada dunia bisnis dan industri.  Salah satunya industri tembakau. Mengutip...

Saya pikir yang mengusulkan itu seperti tidak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya sejarah dibentuknya IPDN

JAKARTA, MENARA62.COM — Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), merupakan lembaga pendidikan tinggi plat merah, alias punya negara. Namun, pengelolaannya yang membutuhkan anggaran Rp 539 miliar dianggap boros dan tidak efektif olah anggota Komisi II DPR. Tidak heran kalau kemudian muncul usul untuk menjadikan IPDN sebagi PT Swasta.

Tentu saja, kritikan ini langsung membuat kuping merah. Tanggapan langsung dilayangkan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (25/6/2020) berpendapat, usulan itu mengada-ada. Bahkan, yang mengusulkan sepertinya tidak paham tentang sejarah berdirinya sekolah penghasil pamong tersebut.

“Anggota DPR yang usulkan itu, sepertinya juga tidak melihat realitas yang ada di lapangan,” kata Bahtiar.

Pernyataan Bahtiar itu untuk menanggapi usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya, agar IPDN menjadi perguruan tinggi swasta.

“Saya pikir yang mengusulkan itu seperti tidak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya sejarah dibentuknya IPDN,” kata Bahtiar yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Menurut dia, sekolah tinggi penghasil pamong itu adalah jerih payah dari Presiden pertama RI Soekarno. Pada 17 Maret 1956, sekolah penghasil pamong yang sekarang bernama IPDN diresmikan oleh Bung Karno di Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu, IPDN berkiprah menghasilkan para pamong pelayan rakyat.

“Jadi sejak awal kemerdekaan, para pamong praja lulusan IPDN telah melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, dan lulusannya sudah tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

Inisiasi

Ia mengatakan ketika Indonesia baru saja merdeka, birokrasi belum terbangun, maka Bung Karno menginisiasi pembentukan IPDN, yang kemudian menjadi andalan untuk membangun birokrasi di Tanah Air pada awal kemerdekaan.

“Artinya, jika melihat sejarah, para praja lulusan IPDN itulah yang bisa dikatakan ikut andil pada awal kemerdekaan dalam membangun birokrasi di Indonesia hingga saat ini,” katanya.

Sejak berdiri, lanjut Bahtiar, IPDN telah memberikan kontribusinya untuk bangsa, negara, dan menjadi perekat publik. Bahkan, lulusan IPDN banyak yang kemudian ditempatkan di pelosok-pelosok negeri yang susah akses, seperti di perbatasan dan di pulau-pulau terluar.

“Mereka siap ditempatkan di mana saja. Di daerah terpencil sekali pun. Oleh karena itu, saya menyayangkan usulan itu. Usulan tersebut melukai kehormatan para pamong praja dan purnabakti pamong praja yang tulus mengabdi kepada negara ini,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, IPDN itu hadir karena kebutuhan negara dan pemerintahan. Negara memerlukan kader-kader pemerintahan dalam negeri yang memiliki kualifikasi khusus.

“Jadi sama halnya ketika kepolisian membutuhkan polisi yang memiliki kualifikasi khusus, maka dibentuklah Akpol. Atau saat TNI membutuhkan perwira-perwira dengan kualifikasi khusus, mereka dididik di Akmil, AAL, dan AAU,” ujar Akmal yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Organisasi ini menaungi semua alumni Kursus KDC, APDN, IIP, dan IPDN

Akmal menambahkan, untuk mendidik pamong praja membutuhkan anggaran dari negara. Pasalnya, lulusannya bekerja untuk menjaga keutuhan negara dan menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan lulusan sekolah kedinasan maupun non-kedinasan lainnya.

“Jelas ini membutuhkan anggaran dari negara,” katanya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Diskusi Bersama Warga Sulteng, Jubir Presiden Sampaikan Produktivitas Sosial Ekonomi Merupakan Perhatian Utama

Palu - Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh terkait menjaga produktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sebagai kepala negara, dirinya selama ini telah...

Program “Belanja di Warung Tetangga” Diyakini Mampu Menyaingi Retail Modern

Jakarta, MENARA62.COM - Program "Belanja di Warung Tetangga" yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN Pangan dan diluncurkan pada medio April 2020...

LPDB-KUMKM Targetkan 4,8 Juta UMKM Mendapat Dana PEN

Jakarta, MENARA62.COM Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 1 triliun untuk...

Luncurkan Produk Terbaru, Solusi Nojorono Atasi Dampak Pandemi Global Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pada dunia bisnis dan industri.  Salah satunya industri tembakau. Mengutip...

‘Zona Merah’ PPDB Sekolah Swasta

Oleh Ashari * ZONA merah dalam tulisan ini, kita batasi dengan maksud sebuah kekhawatiran. Jika tidak diantisipasi dan ditindak lanjuti. Karena kondisi riil di lapangan,...