25.6 C
Jakarta

Kasus KTP Elektroni, KPK Akan Ajukan Delapan Saksi

Must read

Mau Dapat Cuan dari Investasi Properti? Ini Panduan yang Harus Dipahami Konsumen

JAKARTA, MENARA62.COM - Pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi. Sebab di tengah pertumbuhan perekonomian nasional yang minus, setiap tindakan...

Menhub Tinjau Titik Lokasi Rencana Pembangunan Stasiun Jatake

TENGERANG, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau titik lokasi rencana pembangunan Stasiun Kereta Api Jatake, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (6/3/2021). "Pemerintah selalu memberikan...

Menhub Bersama Kepala BNPB Tinjau Persiapan Kegiatan Praktik Tatap Muka di PPI Curug

TANGERANG, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meninjau persiapan kegiatan belajar mengajar...

Rakernas Dibuka Presiden, Mardani H. Maming Dorong Anggota HIPMI Berinovasi dan Implementasi Teknologi di Tengah Pandemi Covid-19

BOGOR, MENARA62.COM -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya mendukung penuh dan akan berpartisipasi...

JAKARTA, MENARA62.COM–Persidangan KTP-E hari ini, KPK merencanakan hadirkan delapan saksi dalam sidang kedua, Kamis (16/3/2017) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, kami berencana akan menghadirkan delapan saksi dalam persidangan kedua. Belum kami bisa sebutkan namanya,” ucap Febri Diansyah, juru bicara KPK.

Ia mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan dalam 90 hari kerja ke depan.

“Jadi, 90 hari kerja ke depan mulai dari pembacaan dakwaan, kami akan hadirkan total 133 saksi pada persidangan,” tuturnya.

Menurut Febri, KPK akan mendalami beberapa fakta-fakta yang memang sudah dimunculkan dalam dakwaan dan informasi lain yang kami harap bisa selesai dalam waktu 90 hari kerja.

 

Sidang pertama

Dalam persidangan pertama terungkap, puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), staf Kemendagri, auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek KTP-E tersebut.

Pemeriksaan saksi nantinya juga untuk membuktikan, imbalan yang diperoleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran KTP-E pada 2010 dengan anggaran Rp 5,9 triliun. Antaranews.com memberitakan, kesepakatan pembagian anggarannya adalah:

1. Sebanyak 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek.

2. Sebanyak Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:
a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar.
b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar.
c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar.
d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar.
e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar.

Terdakwa dalam kasus itu adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Mau Dapat Cuan dari Investasi Properti? Ini Panduan yang Harus Dipahami Konsumen

JAKARTA, MENARA62.COM - Pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi. Sebab di tengah pertumbuhan perekonomian nasional yang minus, setiap tindakan...

Menhub Tinjau Titik Lokasi Rencana Pembangunan Stasiun Jatake

TENGERANG, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau titik lokasi rencana pembangunan Stasiun Kereta Api Jatake, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (6/3/2021). "Pemerintah selalu memberikan...

Menhub Bersama Kepala BNPB Tinjau Persiapan Kegiatan Praktik Tatap Muka di PPI Curug

TANGERANG, MENARA62.COM -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meninjau persiapan kegiatan belajar mengajar...

Rakernas Dibuka Presiden, Mardani H. Maming Dorong Anggota HIPMI Berinovasi dan Implementasi Teknologi di Tengah Pandemi Covid-19

BOGOR, MENARA62.COM -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya mendukung penuh dan akan berpartisipasi...

Ketum PP Muhammadiyah Resmikan Masjid Al-Ukhuwah Palangka Raya

PALANGKA RAYA, MENARA62.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si meresmikan secara virtual Masjid Al-Ukhuwah Palangka Raya, Kalimantan Tengah,...