26 C
Jakarta

KPU Siapkan Sistem Pendeteksi Koruptor

Must read

Tri Astuti: Bebas Sampah Bukan Berarti Tidak Boleh Menghasilkan Sampah Sama Sekali

Webinar HPSN 2021: Jawa Tengah Bebas Sampah Tahun 2025 SEMARANG, MENARA62.COM-Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017, Indonesia ditargetkan bebas sampah pada tahun 2025....

Solusi di tengah pandemi, Pemuda Muhammadiyah Bandung bagi-bagi beras

BANDUNG,MENARA62.COM - Bandung, 26 Februari 2021Pandemik Covid 19 melanda hampir di seluruh Negara tidak terkecuali Indoneisa. Sudah setahun berlalu sejak pandemi COVID-19...

Vaksinasi Guru, Bukti Aspek Pendidikan Penting untuk Putus Penularan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM - Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan program vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Indonesia...

Kustini-Danang Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sleman

SLEMAN, MENARA62.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melantik secara resmi Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa sebagai Bupati dan Wakil Bupati hasil...

JAKARTA, MENARA62.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) siapkan sistem pendeteksi koruptor. KPU menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mendeteksi mantan narapidana korupsi masuk dalam daftar bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019.

“Silon bisa mendeteksi kalau ada mantan koruptor yang daftar. Dalam proses ini, jika ada nama yang pernah terlibat korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, maka berkasnya tidak akan diproses,” ujar Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, di Jakarta, Rabu (4/7/2018), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, muncul bakal calon anggota legislatif dengan tiga riwayat kejahatan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, telah diantisipasi lembaga penyelenggara pemilu tersebut melalui kerja sama yang dilaksanakan dengan beberapa lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Nantinya, berkas itu dikembalikan ke partai dan bisa diganti dengan calon lainnya,” ujar Hasyim.

Ia menambahkan, partai politik sebaiknya tidak mencoba mengusung nama-nama calon yang sudah dilarang menurut ketentuan KPU yang berlaku, karena upaya tersebut hanya akan merugikan partai.

Menurut Hasyim, ketika pendaftaran bakal caleg salah satu partai ditolak, maka partai tersebut butuh waktu lagi untuk mengganti calonnya, dan harus dari awal lagi memproses berkas calonnya.

Upaya tersebut menjadi tidak efisien, jika mengingat ada syarat pendaftaran lainnya yang juga harus dipenuhi masing-masing caleg yang diajukan partai politik.

KPU membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019 dari 4 hingga 17 Juli 2018. Bakal calon tersebut akan ditetapkan menjadi calon oleh KPU pada 20 September 2018.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Tri Astuti: Bebas Sampah Bukan Berarti Tidak Boleh Menghasilkan Sampah Sama Sekali

Webinar HPSN 2021: Jawa Tengah Bebas Sampah Tahun 2025 SEMARANG, MENARA62.COM-Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017, Indonesia ditargetkan bebas sampah pada tahun 2025....

Solusi di tengah pandemi, Pemuda Muhammadiyah Bandung bagi-bagi beras

BANDUNG,MENARA62.COM - Bandung, 26 Februari 2021Pandemik Covid 19 melanda hampir di seluruh Negara tidak terkecuali Indoneisa. Sudah setahun berlalu sejak pandemi COVID-19...

Vaksinasi Guru, Bukti Aspek Pendidikan Penting untuk Putus Penularan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM - Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan program vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Indonesia...

Kustini-Danang Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sleman

SLEMAN, MENARA62.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melantik secara resmi Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa sebagai Bupati dan Wakil Bupati hasil...

Nina-Lucky Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU, MENARA62.COM – Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar, S.H., M.H., C.R.A. dan Lucky Hakim hari ini (Red: Jum'at, 26/02/2021) resmi menjabat sebagai Bupati dan...