JAKARTA, MENARA62.COM — (02/09/2019) Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Andriadi Achmad menceritakan bahwa dalam catatan sejarah politik Indonesia pernah suatu ketika menjelang kemerdekaan RI dimana Bung Hatta pernah berdebat dengan Bung Karno terkait bentuk sistem pemerintahan Indonesia yaitu Federal (negara bagian) diusulkan Bung Hatta, akan tetapi Bung Karno tetap bertahan dengan konsep Negara Kesatuan.
“Bung Hatta berpendapat lebih baik kita memakai sistem federal, mengingat kerajaan-kerajaan atau kesultanan sudah ada di wilayah Nusantara jauh hari sebelum kemerdekaan RI. Sehingga lebih mudah untuk menjaga Indonesia yang sangat heterogen dan cakupan sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai merauke. Sedangkan, Bung Karno tetap bertahan dengan konsepnya negara kesatuan dengan berpedoman bahwa yang akan menyatukan masyarakat Indonesia adalah rasa kebersamaan dimana pernah dibawah penderitaan dan penjajahan kolonial Belanda yaitu sense of nationalism,” ungkap Alumni Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Andriadi Achmad menjelaskan bahwa sejak runtuhnya salah satu kekuatan superpower dunia yaitu Uni Soviet, kemudian terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Sebagai perbandingan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu sekitar 17.000 pulau, serta memiliki beragam bahasa, budaya, adat istiadat, ras, dan agama yang terbingkai dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita perlu merawat Indonesia dan mewaspadai terjadinya dis-integrasi bangsa.
“Sebagai negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang sangat komplek. Indonesia dianggap sebagai negara besar yang unik dan masih bisa menjaga keutuhan NKRI dan mencegah dis-integrasi bangsa sampai saat ini. Semangat kebersamaan dan saling menjaga inilah perlu kita lestarikan sebagai amanat leluhur kita bangsa Indonesia agar terhindar dari perpecahan,” tegas Andriadi Achmad saat diwawancara awak media.
Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Centre) ini menilai bahwa gejolak akhir-akhir ini seperti munculnya demonstrasi massal dan tuntutan merdeka dari Tanah Papua perlu kita awasi jangan sampai mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, dibutuhkan support dan kebersamaan kita seluruh elemen untuk menjaga Indonesia dari bahaya dis-integrasi bangsa. Sehingga sudah sepantasnya kita mengkirarkan sumpah kedaulatan harga diri dan NKRI harga mati.
“Tuntutan referendum dan kemerdekaan yang di kumandangkan KKSB OPM adalah ancaman bagi keutuhan NKRI. Kita tunggu saja gerak langkah pemerintah pusat melalaui TNI – Polri untuk meredam dan memukul mundur pihak-pihak yang secara jelas terobsesi merongrong keutuhan bangsa dan negara kita,” ujar Andriadi Achmad saat diwawancara awak media.
Aktivis Mahasiswa Pasca Reformasi Era 2000-an ini mengingatkan kita semua bahwa pemerintah pusat bersama elemen masyarakat Indonesia musti bersatu dan bergerak cepat dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya di Tanah Papua. Gejolak Papua saat ini sedang bergelora bila tak terkelola dan terselesaikan dengan baik bisa menjuruskan pada referendum dan lepasnya dari NKRI merupakan preseden buruk yang akan menjadi kekuatan wilayah – wilayah lain untuk berjuang memisahkan diri dari NKRI. Oleh karena itu, sekuat tenaga kita mesti menghindari jangan sampai ada satupun wilayah di Indonesia yang memisahkan dari NKRI.
“Sekuat tenaga kita seluruh elemen bangsa Indonesia, terus menjaga agar jangan ada satupun wilayah di Indonesia yang akan memisahkan diri dari NKRI. Sangat berbahaya dan bisa memberikan angin segar bagi wilayah-wilayah lain untuk meminta hak yang sama,” demikian tutup Andriadi Achmad mengakhiri wawancara.
 Veteran Jakarta, Andriadi Achmad){kind=link}