25 C
Jakarta

Publik Berhak Tahu Omnibus Law

Baca Juga:

Pasca Erupsi Semeru, 22 Warga Masih Belum Ditemukan

LUMAJANG, MENARA62.COM - Sebanyak 22 warga masih belum ditemukan pasca erupsi Gunung Semeru, di Lumajang Jawa Timur pada Sabtu (4/12). Upaya pencarian masih terus...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-71)

# Sayang, Khawatir atau Keduanya Mendung menggantung akut di langit. Diprediksi hujan akan deras. Membasahi bumi. Benar juga. Sore itu habis Ashar, air bagai dimuntahkan...

PPKM Level 3 Selama Nataru Dibatalkan, Sleman Lakukan Penyesuaian

SLEMAN, MENARA62.COM - Rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada momen natal dan tahun baru (Nataru) batal diterapkan. Pembatalan kebijakan level...

Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional, GATF Hybrid 2021 Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket Hingga 80%

JAKARTA, MENARA62.COM - Dengan dukungan penuh oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), maskapai nasional, Garuda Indonesia, kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair...

JAKARTA, MENARA62.COM – Mencermati dinamika pembuatan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sejumlah catatan penting perlu dikemukakan sebagai saran dan masukan.
.
Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka publik dijamin haknya untuk mengetahui proses perancangan, pembuatan dan pembahasan program atau produk kebijakan publik. Termasuk alasan pengambilan suatu kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Demikian catatan Arif A Kuswardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat.
.
Ia mengingatkan pada pasal 11 UU 14/2008 mewajibkan Badan Publik (termasuk eksekutif dan legislatif) untuk menyediakan informasi terkait keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Ketentuan pasal ini, ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dimana pasal 11 tentang Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menyebut setiap Badan Publik wajib mengumumkan sekurang-kurangnya : informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.

“Salah satunya adalah daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan (Ayat 1 huruf f angka 1),” katanya.

Pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat Badan Publik dikenai pidana satu tahun penjara atau denda Rp. 5 juta. Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal tersebut pada polisi.

Karena itu dihimbau pada pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU 14 Tahun 2008. Kepatuhan ini menjadi bukti bahwa penyusunan Omnibus Law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f UUDNRI 1945, menjamin hak akses dan layanan informasi publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (dan Omnibus Law yang lain) sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari Pemerintah dan DPR. Keterbukaan proses pembahasan beserta materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi Undang-undang yang akan dibuat. Sehingga peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap Omnibus Law oleh masyarakat tetap terbuka.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Pasca Erupsi Semeru, 22 Warga Masih Belum Ditemukan

LUMAJANG, MENARA62.COM - Sebanyak 22 warga masih belum ditemukan pasca erupsi Gunung Semeru, di Lumajang Jawa Timur pada Sabtu (4/12). Upaya pencarian masih terus...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-71)

# Sayang, Khawatir atau Keduanya Mendung menggantung akut di langit. Diprediksi hujan akan deras. Membasahi bumi. Benar juga. Sore itu habis Ashar, air bagai dimuntahkan...

PPKM Level 3 Selama Nataru Dibatalkan, Sleman Lakukan Penyesuaian

SLEMAN, MENARA62.COM - Rencana pemberlakuan PPKM Level 3 di semua wilayah Indonesia pada momen natal dan tahun baru (Nataru) batal diterapkan. Pembatalan kebijakan level...

Dukung Pemulihan Pariwisata Nasional, GATF Hybrid 2021 Kembali Digelar Hadirkan Diskon Tiket Hingga 80%

JAKARTA, MENARA62.COM - Dengan dukungan penuh oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), maskapai nasional, Garuda Indonesia, kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair...

Rapat Bamus DPR: Cegah Omicron, Tunda Rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Anggota DPR 

JAKARTA, MENARA62.COM - DPR RI memutuskan untuk menunda seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPR RI. Keputusan diambil sebagai upaya untuk...