27.9 C
Jakarta

Saudi Tunda Pelaksanaan Kontrak Layanan Jemaah Haji 2020

Must read

76,9 Persen Permohonan SIKM Ditolak Pemprov. DKI Jakarta

JAKARTA, MENARA62.COM -- Setiap orang, pelaku usaha dan orang asing dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa...

Sahabat UMI, Dukungan bagi Ibu Pelaku Usaha Mikro

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut terpuruk akibat pandemi dengan menurunnya pendapatan harian untuk memutar modal. Seiring...

Batal Berangkat, Ini Prosedur Pencairan Setoran Biaya Haji

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M. Kebijakan ini disampaikan oleh Menag Fachrul Razi pada 2...

Menhub Tandatangani Kesepakatan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kementerian Perhubungan RI dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, jalin kerja sama Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan. Kesepakatan...

JAKARTA, MENARA62.COM – Sambil menunggu perkembangan pandemi COVID-19, Saudi meminta semua negara termasuk Indonesia untuk menunda pelaksanaan kontrak layanan jemaah haji. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman.

Dalam siaran persnya, Oman memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana Pemerintah Arab Saudi untuk menunda rencana haji tahun ini.

“Jadi yang ditunda adalah pelaksanaan kontrak layanan jemaah haji di Arab Saudi,” kata Oman, dalam siaran persnya, Rabu (1/4/2020).

Diakui isu penundaan haji 2020 ini kembali muncul setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Menteri Haji dan Umrah Saudi meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas.

Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’i ad-duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah”  (untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas). Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

“Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji,” ujar Oman.

Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu jelas Oman adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak.

Oman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” tuturnya.

Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat.

Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” pungkasnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

76,9 Persen Permohonan SIKM Ditolak Pemprov. DKI Jakarta

JAKARTA, MENARA62.COM -- Setiap orang, pelaku usaha dan orang asing dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa...

Sahabat UMI, Dukungan bagi Ibu Pelaku Usaha Mikro

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut terpuruk akibat pandemi dengan menurunnya pendapatan harian untuk memutar modal. Seiring...

Batal Berangkat, Ini Prosedur Pencairan Setoran Biaya Haji

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M. Kebijakan ini disampaikan oleh Menag Fachrul Razi pada 2...

Menhub Tandatangani Kesepakatan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kementerian Perhubungan RI dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, jalin kerja sama Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan. Kesepakatan...

XL Axiata Berikan Paket Data Sampai Lulus SMA pada Siswa SD yang Surati Mendikbud

PAMEKASAN, MENARA62.COM -- PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memberikan fasilitas internet gratis hingga lulus SMA kepada seorang siswa sekolah dasar di...