BANDAR LAMPUNG, MENARA62.COM – Pemerintah tengah menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional sebagai langkah strategis menghadapi tantangan kekurangan tenaga pendidik yang diproyeksikan meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pendidikan calon guru, sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru secara nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (ALPTK PTMA) dan The 12th Progressive and Fun Education (ProfunEdu) International Conference di Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua ALPTK-PTMA Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, serta sejumlah rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Fajar menegaskan, reformasi pendidikan guru tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah lulusan pendidikan keguruan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem yang mampu memastikan ketersediaan guru berkualitas sesuai kebutuhan daerah dan perkembangan zaman.
“Kualitas pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas guru. Karena itu, penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus menjadi bagian dari reformasi pendidikan nasional,” ujar Fajar.
Ia menyebut, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada keberadaan guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang.
“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang,” katanya.
Tindaklanjuti Arahan Presiden
Fajar menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional terintegrasi. Desain tersebut mencakup pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, peningkatan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan guru harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan ganda dalam pemenuhan guru. Lebih dari 407 ribu guru telah memenuhi kualifikasi akademik namun belum memiliki sertifikat pendidik. Sementara itu, sekitar 170 ribu guru masih perlu menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum mengikuti PPG.
Di sisi lain, kebutuhan guru nasional diproyeksikan meningkat hingga lebih dari 900 ribu orang pada 2030. Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih terintegrasi agar distribusi guru tepat sasaran.
LPTK Jadi Pusat Penguatan Guru
Fajar menilai peningkatan kapasitas LPTK tidak bisa dilakukan secara parsial. LPTK harus menjadi pusat penyiapan calon guru, penyelenggara PPG, pusat pengembangan kompetensi berkelanjutan, hingga mitra strategis sekolah.
“LPTK harus menjadi pusat penyiapan calon guru, penyelenggara PPG, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, pusat riset pembelajaran, sekaligus mitra strategis sekolah,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan guru. Dalam satu dekade terakhir terdapat sekitar 1,6 juta lulusan sarjana pendidikan yang perlu dioptimalkan melalui program PPG Calon Guru berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan.
Menutup arahannya, Fajar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam menyiapkan guru Indonesia yang berkualitas.
“Bagi pemerintah, membangun pendidikan bukan hanya membangun sekolah. Yang jauh lebih penting adalah membangun guru. Sebab, kualitas ruang kelas pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang berdiri di depan peserta didik setiap hari,” pungkasnya.
Melalui penguatan LPTK, transformasi PPG, dan sinkronisasi kebijakan nasional, pemerintah berharap ekosistem pendidikan guru Indonesia semakin adaptif dan mampu mendukung pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. (*)
