SURABAYA, MENARA62.COM – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin (1/6/2026) di Pusat Dakwah Muhammadiyah Surabaya, Jalan Wuni No. 9. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus pembahasan berbagai isu strategis terkait arah pembangunan Kota Surabaya dan penguatan peran Muhammadiyah dalam kebijakan publik.
Ketua LHKP Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah, yang juga anggota DPRD Kota Surabaya dari PAN menegaskan bahwa rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan untuk memastikan program-program yang telah dirancang dapat diwujudkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semoga rapat kerja ini menghasilkan program-program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya. Rapat kerja ini diadakan setahun sekali untuk mengaktualisasikan program menjadi kenyataan,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Dalam forum tersebut, LHKP kembali menegaskan perannya sebagai salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah yang bergerak di bidang kajian pemikiran, kebijakan publik, politik, dan advokasi masyarakat. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan perjuangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.
Wakil Ketua PDM Kota Surabaya yang membidangi politik, M. Arif AN, SH., MH., menekankan pentingnya kontribusi LHKP dalam mengawal berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Menurutnya, isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, tata kota, perlindungan buruh, penguatan UMKM, pendidikan, hingga layanan kesehatan harus menjadi fokus perhatian lembaga tersebut.
“Peran LHKP dalam penegakan keadilan sosial, lingkungan dan tata kota, perlindungan buruh, memperjuangkan UMKM, pendidikan dan kesehatan, khususnya kebijakan pembangunan Kota Surabaya, harus menjadi perhatian serius. Masih adanya banjir dan jalan berlubang masih dirasakan warga,” katanya.
Selain membahas persoalan pembangunan daerah, rapat kerja juga menyoroti pentingnya penyiapan kader Muhammadiyah untuk berkiprah di berbagai sektor strategis bangsa, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif.
Ketua LHKP Jawa Timur, Dr. Mukayat, menilai Muhammadiyah perlu melakukan inventarisasi dan distribusi kader secara lebih terencana agar mampu menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas, integritas, serta gagasan kebangsaan yang kuat.
“Harga demokrasi yang mahal dan ongkos politik yang semakin tinggi jangan menjadi halangan kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Saatnya inventarisasi dan distribusi kader di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penguatan SDM melalui Sekolah Kebangsaan dan program lainnya harus semakin berkembang,” ujarnya.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi LHKP untuk merumuskan program-program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan sekaligus memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui hasil-hasil yang dirumuskan dalam forum tersebut, LHKP Kota Surabaya berharap dapat berperan lebih aktif dalam memberikan masukan kebijakan, mengawal kepentingan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota Surabaya yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
(H. M. I. EL HAKIM)
