JAKARTA, MENARA62.COM. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggandeng Perum Percetakan Uang RI (Peruri) memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi 3.000 karyawan Peruri. Langkah tersebut merupakan lanjutan dari strategi Bank BTN untuk merangkul perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk berkolabarasi dalam mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, untuk mempercepat Program Satu Juta Rumah yang dibutuhkan adalah pasokan rumah. “Makanya kami berharap seluruh BUMN bisa mengoptimalkan lahan kosong mereka untuk pemukiman karyawan,” kata Maryono, usai menandatangani Nota Kesepahaman mengenai kerjasama Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Karyawan antara Bank BTN, Peruri dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) di Jakarta, Selasa (24/10).
Maryono pun memberikan apresiasi kepada Peruri yang akan membangun 2,3 Ha lahan milik Yayasan Pegawai Peruri (Yapetri) yang berlokasi di Karawang Barat, Jawa Barat. Adapun sebagian lahan tersebut akan dikembangkan menjadi sekitar 161 unit rumah oleh anak perusahaan Peruri, Peruri Property. Rencananya, rumah tapak yang akan dibangun adalah rumah nonsubsidi. Sementara untuk skema pembiayaan yang bisa dinikmati karyawan Peruri yang sudah menjadi anggota BPJS-TK selama minimal 1 tahun dapat menikmati bunga kredit murah.
Bank BTN menerapkan program manfaat layanan tambahan yang dimiliki oleh BPJS- TK untuk rumah non subsidi dengan harga maksimal Rp500 juta. Maryono memasang target dari hasil kerjasama ini adalah Bank BTN bisa merealisasikan KPR setidaknya kepada 600 sampai 3.000 karyawan Peruri dengan nilai pinjaman minimal Rp180 miliar.
Maryono menyerukan perlunya optimalisasi lahan kosong untuk pemukiman. Penggunaan lahan kosong untuk pemukiman sebaiknya tidak hanya dilakukan perusahaan, tapi juga pemerintah daerah.
Bank BTN tahun lalu mengusulkan ke pemerintah untuk membentuk Bank Tanah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pemukiman. Dengan adanya Bank Tanah, program sejuta rumah bisa berjalan lebih baik karena pasokan lahan untuk pemukiman mencukupi, terutama daerah yang mulai padat penduduknya.
Hal ini tentu memudahkan pengembang untuk membangun pemukiman karena harga tanah bisa dijaga sesuai rencana dan anggaran dari pemerintah. “Penataan wilayah menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk merealisasikan terbentuknya bank tanah, hal ini bisa dimulai dari pemerintah daerah,” kata Maryono.
Program optimalisasi lahan kosong untuk pemukiman karyawan ditambah skema KPR dengan fasilitas BPJS-TK juga merupakan bentuk apreasiasi terhadap karyawan. “Model kesejahteraan buat karyawan seperti ini bisa diikuti oleh BUMN lain,” kata Maryono.
