SOLO, MENARA62.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., menegaskan bahwa krisis iklim merupakan realitas global yang harus segera ditangani dalam kegiatan MPR RI Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Selasa (28/4).
Dalam pemaparannya bertajuk “Dilema Paradoks Energi dan Penanganan Krisis Iklim di Indonesia” di Ruang Seminar Dr. H. Syamsudin, Lantai 8 Gedung Ahmad Syafii Maarif Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, ia menolak anggapan bahwa krisis iklim adalah isu yang dilebih-lebihkan.
“Dampak krisis iklim bersifat disruptif dan setara dengan disrupsi akibat pandemi, perkembangan kecerdasan buatan, serta dinamika geopolitik global,” ujar Eddy.
Ia memaparkan bahwa suhu global telah meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri, yang berdampak langsung pada berbagai wilayah termasuk Indonesia.
“Di dalam negeri, fenomena seperti suhu ekstrem, polusi udara, deforestasi, serta bencana alam seperti banjir dan longsor menjadi indikator nyata degradasi ekologis,” ungkapnya.
Selain itu, Ia mengungkap bahwa Indonesia juga menghadapi persoalan serius terkait sampah dengan produksi mencapai 52 juta ton per tahun, yang sebagian besar belum terkelola secara optimal.
“Sebagai solusi, pemerintah mendorong implementasi kebijakan waste to energy melalui Perpres 109 Tahun 2025 untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi,” tegasnya.
Eddy juga menyoroti tantangan transisi energi yang belum teratur, di mana penggunaan energi terbarukan meningkat, namun ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal dibandingkan kapasitas yang tersedia.
Lebih lanjut, ia mengungkap adanya paradoks energi di Indonesia, yaitu kaya sumber daya energi namun masih bergantung pada impor untuk kebutuhan tertentu.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya regulasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan berketahanan nasional.
Sementara itu, salah satu peserta, Aditya Dwi Cahyo, mengaku mendapatkan pemahaman baru dari pemaparan materi yang disampaikan.
“Pemaparannya yang saya tangkap tadi mengenai urgensi memang transisi energi sekarang sangat-sangat harus segera dilakukan, mengingat kondisi iklim dunia yang berubah sudah sedemikian drastis, peningkatan suhu di beberapa tempat di Indonesia yang sangat ekstrem,” ujarnya.
Mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2024 tersebut juga menyoroti dilema antara posisi Indonesia sebagai produsen batu bara dan komitmen menuju energi bersih.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi dampak ekonomi apabila permintaan batu bara menurun akibat transisi energi global.
Menanggapi hal tersebut, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa transisi energi tetap dapat dilakukan secara seimbang melalui langkah strategis, termasuk pengurangan penggunaan batu bara di dalam negeri.
Aditya menilai isu tersebut menjadi keresahan karena adanya kontradiksi antara kebijakan energi bersih dan eksploitasi sumber daya yang masih berlangsung.
Ia juga menyinggung kondisi lingkungan di Kalimantan yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas pertambangan.
Mahasiswa asal Bandung tersebut menilai kegiatan ini memberikan kesan positif dan membuka wawasan mahasiswa terkait kondisi iklim saat ini.
“Menarik dan membuka mata mahasiswa tentang kondisi iklim sekarang ini,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah, khususnya MPR RI, dapat segera mendorong lahirnya regulasi yang mendukung percepatan penggunaan energi bersih di Indonesia.
Melalui kegiatan MPR RI Goes to Campus: Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim, diharapkan kesadaran dan partisipasi generasi muda semakin meningkat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. (*)
